Bupati Samani Pastikan Tidak Ada Pemutusan Kontrak PPPK di Kudus

Pihaknya akan melakukan mediasi terlebih dulu siapa tahu masih bisa diselamatkan mahligai rumah tangganya.

“Jadi sesuai aturan kepegawaian harus izin cerai terlebih dulu,” kata dia.

Baca juga: Sam’ani Sowan Kiai, Minta Dukungan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kudus

• ASN Kudus Diimbau Bersepeda ke Tempat Kerja yang Jaraknya Kurang dari 5 Kilometer

Sementara data dari BKPSDM Kabupaten Kudus mencatat, pengajuan perceraian pada 2024 di kalangan ASN terdapat sebanyak sembilan kasus. 

Dari kasus tersebut, lima di antaranya diajukan oleh perempuan, sedangkan empat diajukan oleh laki-laki.

Kemudian pada 2025 kasus perceraian di kalangan ASN di Kudus melonjak.

Jumlah pengajuan perceraian mencapai 15 kasus.

Dari kasus tersebut lima di antaranya diajukan oleh laki-laki. Sedangkan 10 kasus perceraian diajukan oleh perempuan.

“Pengajuan perceraian ini ada ASN ada juga PPPK,” kata Sam’ani.

Sementara pada 2026 ini, sudah terdapat empat pengajuan perceraian.

Pengajuan tersebut masing-masing dilakukan oleh dua perempuan dan dua laki-laki.

“Ada juga yang kami mediasi dan tidak jadi cerai,” kata dia.

Dari berbagai persoalan rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian ini didasari berbagai persoalan.

Masalah ekonomi merupakan yang paling menonjol sejak 2024.

Selain itu ada juga masalah dugaan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pisah ranjang. (*)