Pemindahan Ibukota Indonesia, 3 Kota di Kalimantan Ini Pernah Jadi Alternatif, Apa Saja?

Pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta, 3 kota di Kalimantan diketahui merupakan lokasi alternatif

TRIBUNJATENG.COM - Presiden Jokowi diketahui sudah memutuskan memindahkan ibukota negara ke luar pulau Jawa.

Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas ibukota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jokowi memilih opsi ketiga yang ditawarkan kepadanya.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibukota ke luar Jawa.

Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.

• Video Detik-detik Kapal Vietnam Sengaja Tabrak Kapal Perang Indonesia KRI Tjiptadi 381

• Kenapa Truk Hindari Pantura Batang-Pekalongan dan Tol Pejagan-Pemalang? Jembatan Timbangkah?

• BREAKING NEWS : Tertimpa Pohon, Pengendara Motor Meninggal di Jalan S Parman Semarang

• Viral Video TKN 01 Adian Napitupulu dkk Sikap Hormat dan Sapa Jokowi Siap Presiden

Dari keputusan ini, santer tersiar analisis dan perkiraan bahwa ibukota negara akan dipindahkan ke Kalimantan.

Apa sebabnya? 

Pada tahun lalu, diketahui bahwa pemerintah telah mulai melakukan persiapan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu terindikasi dari kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di sejumlah wilayah di Kalimantan.

Mengutip Antara, Pejabat Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan pemerintah pusat telah mempersiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi baru ibukota Indonesia.

Tiga kota yang menjadi alternatif lokasi ibukota yang baru yakni Palangkaraya dan sekitarnya di Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan serta Panajam dan sekitarnya di Provinsi Kalimantan Timur.

"Untuk mengkaji memilih tiga lokasi yang jadi alternatif ini, pemerintah pusat melibatkan Bank Dunia.

Alasan pelibatan Bank Dunia ini, karena pemerintah pusat menganggap lembaga itu independen dan objektif dalam mengambil keputusan," kata dia, Jumat (14/7/2018).

Sementara mengenai adanya getaran gempa di Kabupaten Katingan, Fahrizal meyakini tidak akan mempengaruhi rencana memindahkan ibukota Indonesia ke wilayah ini.