Mahfud MD Ungkap Tidak Akan Ada Pemilu Ulang, Ini Alasannya

TRIBUNJATENG.COM- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan tidak akan ada pemilu ulang.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjadi narasumber di TVone Selasa (23/4/2019).

Mahfud MD melihat perkembanagn pilpres 2019 tidak ada masalah.

Mahfud lalu menerangkan bahwa saat ini tidak ada alasan adanya pemilu ulang melihat perkembangan saat ini.

"Saya kok melihat perkembangan sekarang ini tidak ada masalah, memang kalau dicari terlalu jauh, mungkin," ujar Mahfud MD.

Mantan ketua MK ini lalu menerangkan dua syarat menjadi presiden.

"Karena menurut konstitusi, maupun Undang-undang sekarang, maupun Undang-undang yang dijudicial review dan kemudian dihidupkan kembali di UU yang terbaru oleh UU no 7 tahun 2017 itu kan intinya untuk menjadi dan bisa dilantik presiden syaratnya dua," ujarnya.

Syaratnya yakni perolehan suara secara nasional dan per wilayah.

Di mana per wilayah menyangkut paslon harus mendapatkan suara 20 persen di separuh provinsi yang ada.

"Satu mendapat 50 persen suara plus 1, kemudian syarat kedua dia mendapat 20 persen lebih di lebih dari 50 persen seluruh provinsi yang ada di Indonesia."

"Artinya apa kalau dia sudah mendapat lebih dari 20 persen di 18 provinsi, lebih dari 20 persen bukan menang lo, itulah presiden yang harus dilantik menurut UUD pun berdasarkan UU yang sekarang begitu, pasal 416 ayat 1 50 persen plus satu dengan syarat 20 persen lebih dari provinsi yang ada di Indonesia itu mendapat 20 persen kan begitu."

Terkait peraturan lainnya, Mahfud mengatakan kemungkinan terjadi akan tipis.

Mengingat kedua syarat tersebut bisa dilalui keduanya.

Di balik saling klaim kemenangan.

"Itu ketentuan yang lain-lain itu kan tidak mungkin terjadi sekarang kalau Anda mau bicara tahun 2019, hampir tidak mungkin meskipun resminya tanggal 22 Mei."

"Jadi supaya diingat jadi 20 persen itu bukan menang di lima puluh persen wilayah, tapi di 50 persen wilayah itu suaranya lebih dari 20 persen."

Mahfud lalu menerangkan untuk pemungutan suara ulang juga tipis kemungkinannya.

"Kemudian secara nasional suaranya 50 persen plus satu itu saja. Dalam hal itu tidak dicapai maka diadakan pungutan suara ulang," jelas Mahfud MD.

"Saya kira tidak akan ke sana, dari perkembangan baik klaim kemenangan Prabowo maupun klaim kemenangan Pak Jokowi itu masih sangat jauh kalau akan menyebabkan salah seorang."

Bahkan, saat ini kedua paslon sudah mencapai satu syarat di luar ketetapan pemenang KPU tanggal 22 Mei.

Yakni perolehan suara 20 persen di separuh provinsi di Indonesia.

"Bahkan salah seorang nih dari dua-duanya akan kurang dari 20 persen di lebih dari separuh provinsi. Dua-duanya kalau lebih di separuh provinsi itu haqul yakin akan diperoleh."

"Jadi perdebatannya itu terlalu jauh. Saya yakin tangggal 22 itu akan ada yang memperoleh 50 persen plus satu dan dua-duanya pasti mendapatkan 20 persen di separuh wilayah," ujar Mahfud

Mahfud MD mengatakan bahwa Legitimasi dan legitimed itu beda.

"kalau ditarik-tarik terus, kalau persebaran itu nggak selesai, legitimasi dan legitmed itu berbeda, soal legitimasi itu soal pengelolaan pemerintahan, pengelolaan politik sehari-hari," ujar Mahfud MD.

Diketahui, data real count KPU mengenai hasil Pilpres 2019 sudah mencapai 26,83%. Untuk sementara, pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Melalui situs pemilu2019.kpu.go.id, Rabu (24/4/2019), pukul 06.15 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 218.247 TPS (26,83%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma'ruf 22.754.893 suara (55,39%)
02. Prabowo-Sandiaga 18.326.164 suara (44,61%)

KPU menjelaskan data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS.

Apabilaterdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KPU juga menyatakan data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final, karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan.

Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan penghitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.

Jokowi klaim kemenangan

Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengklaim kemenangan pasangan calon yang diusungnya.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko mengatakan, ada alasan tersendiri mengapa TKN pada akhirnya menyampaikan klaim ini.

Pertama, TKN mengacu pada berbagai hasil hitung cepat atau quick count.

"Dasarmya adalah hasil quick count yang dilakukan oleh 12 lembaga quick count yang sangat kredibel itu."

"Dasarnya hasil quick count yang sangat kredibel selama ini memiliki tradisi keilmuan yang teruji dan sudah banyak terbukti dari beberapa tahun belakangan ini," kata dia dalam konferensi pers di Rumah Cemara 19, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Selain itu, kata Moeldoko, pernyataan TKN merupakan bentuk apresiasi kepada publik yang sudah memilih Jokowi-Ma'ruf.

Oleh karena itu, TKN perlu memberikan keyakinan kepada pemilih Jokowi-Ma'ruf.

"Untuk itu TKN malam ini membuat sebuah pernyataan, itu kira-kira urgensinya."

"Ya (Jokowi-Ma'ruf) sebagai calon tidak boleh (menyatakan klaim kemenangan), tapi kami adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenangkan. Hak kami untuk mengumumkan," ujar Moeldoko.

Hal senada juga disampaikan Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir.

Ia menilai, selama ini hasil hitung cepat tak jauh berbeda dengan hasil resmi KPU.

"Ini kan sebuah fakta ya, kalau kita belajar dari kemarin pemilihan Gubernur DKI Jakarta ketika waktu itu quick count juga diakui sebagai salah satu dasar dan selebrasi langsung dilakukan."

"Nah yang aneh itu kan ketika pada saat sekarang quick count dipertanyakan."

"Sebelumnya diakui dan ini menurut saya kita harus terbuka mata dan hati kita," kata Erick.

"Hari ini kita bukan jumawa, karena apa yang dilihat dari hasil quick count itu adalah nyata dan sudah dilakukan sebelum-sebelumnya," tandasnya.

Prabowo klaim kemenangan

Diketahui, prabowo juga melakukan deklarasi kemenangan.

Calon presiden Prabowo Subianto akhirnya tampil bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno, Kamis (18/4) sore. Keduanya menggelar jumpa pers di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, didampingi para pendukungnya. Prabowo dan Sandiaga bersama untuk pertama kali di hadapan publik pascapemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (17/4).

Ikut dalam jumpa pers tersebut di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Amien Rais dan Rachmawati Soekarnoputri. Dalam jumpa pers tersebut lagi, lagi mantan Danjen Kopassus itu mengklaim kemenangan. Ini adalah kali ketiga Prabowo mengklaim pihaknya menang dalam pertarungan Pilpres tahun 2019.

"Saya ulangi pada hari ini saya Prabowo Subianto, menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden RI tahun 2019-2024 berdasarkan penghitungan lebih dari 62 persen hitungan real count," kata Prabowo di Kertanegara.

Sandiaga dalam jumpa pers tersebut tidak berbicara. Ia lebih banyak diam dan mengacungkan dua jari saat Prabowo memekikkan kata 'merdeka'.

Prabowo menyebut pernyataan soal Pilpres ini disampaikan lebih cepat terkait dengan bukti-bukti yang diklaim dimiliki terkait dugaan kecurangan. "Kami mohon janganlah kemenangan yang kita peroleh dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan kita bersikap jemawa dan sikap lain yang berlebihan, ini saat yang tepat kita anak bangsa untuk segera mempererat tali persaudaran kita," katanya.

Sama seperti Jokowi yang saat jumpa pers menyinggung soal Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga menyebut nama Jokowi-Maruf Amin. Ia mengatakan tetap bersahabat dengan pesaingnya tersebut.

"Kami jadi presiden seluruh rakyat indonesia, demi kekayaan bangsa Indonesia dan NKR berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," katanya.

Ketika konferensi pers di Resto Pelataran Menteng, Jokowi menyebut sudah mengirim utusan untuk bertemu dengan Prabowo. Saat dikonfirmasi hal tersebut calon presiden nomor urut 02 itu menyebut belum ada utusan yang dikirim Jokowi. "Belum belum belum. Belum belum belum," ujar Prabowo. "Yang jelas hubungan saya baik dengan beliau. Dengan semua kita ingin baik," tambah Prabowo. (*)

• Ikut Sebarkan Video Panas Diduga RK, IG Gebby Vesta Diblokir Richard Kyle

• Beda Pendapat Refly Harun dan Otto Hasibuan tentang Jokowi atau Prabowo yang Menang Pilpres 2019

• Kakak Beradik Pengebom Hotel di Sri Lanka Merupakan Anak Pedagang Rempah Yang Amat Kaya

• Ferdinand Hutahaean Debat dengan Masinton Pasaribu Soal Pemenang Pilpres 2019