Kesal dengan Deddy Sitorus, Najwa Shihab Tegas: Kalau Nggak Mau Jawab Saya Lempar ke yang Lain

TRIBUNJATENG.COM- Politisi PDIP Deddy Sitorus membuat Najwa Shihab selaku host Mata Najwa kesal hingga mengancam tidak memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan terkait rekonsiliasi kubu Jokowi dan Prabowo.

Hal tersebut terjadi di acara Mata Najwa seperti yang diunggah akun Youtube Mata Najwa dengan judul Transaksi Rekonsiliasi: Oposisi Jadi Koalisi, Pantas atau Tidak? (Part 1) Mata Najwa pada Rabu (3/7/19).

Dalam acara tersebut, Najwa Shihab menghadirikan, Politisi PDIP Deddy Sitorus, Politisi Nasdem Johny G Plate, politisi PKB Lukman Edy, Politisi Gerindra Arief Poyuono, Politisi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Sekjen PAN Eddy Suparno, dan Politisi Demokrat Jansen Sitindaon.

Najwa Shihab melempar sebuah pertanyaan.

"Perlu atau tidak tambahan koalisi partai?" tanya Najwa.

Deddy Sitorus lantas menjawab.

"Emang masih ada koalisi partai? kan pemilu sudah selesai," ujar Deddy.

• Teuku Nasrullah Kritik Karni Ilyas di Acara ILC hingga Penonton Studio Bertepuk Tangan

• Galih Ginanjar Sebut Ikan Asin Hanyalah Makanan, Feni Rose: Tapi Ada Kalimat Dibawa ke Dokter

• Ingin Pakai Pelat Nomor Cantik di Kendaraan? Ini Syarat dan Tarifnya

• Rey Utami : Dua Hari Kenal Diberi Mobil HR-V dan Hanya 7 Hari Kenalan Langsung Menikah

Najwa Shihab langsung menyindir jawaban Deddy.

Nah ini politisi banget nih ngeles," ujar Najwa.

Deddy tak terima langsung mengkritik pertanyaan Najwa Shihab.

"Lho, pertanyaannya harus jelas dulu dong, perlu tidak tambahan koalisi, lha kan pemilu sudah bubar," ujar Deddy.

Najwa langsung memperjelas pertanyaannya.

"Perlu tidak ada partai baru di luar partai yang waktu itu berkoalisi mendukung jagoan anda, sudah cukup jelas pertanyaannya?" tanya najwa dengan nada cukup kesal.

Alih-alih menjawab pertanyaan, Deddy Sitorus malah melempar pertanyaan kembali.

"Belum, perlu untuk apa?

Najwa Shihab lantas kesal dan melempar pertanyaan itu untuk politisi PKB, Lukman Edy.

"Kalau gitu saya pindah ke Mas Lukman Edy, kalau anda mengkritik pertanyaan berarti anda tidak mau menjawab

"Bukan kan pertanyaannya perlu nggak tambahan partai baru, untuk apa? harus jelas dulu," ujar Deddy Sitorus.

Najwa Shihab lantas kembali memperjelas pertanyaannya.

"Untuk memperkuat pemerintahan" ujar Najwa Shihab.

Deddy lantas mencoba memberikan penjelasan.

"Kita diskusi dulu, jangan masyarakat ini digiring oleh media," ujar Deddy.

Najwa Shihab lantas geram.

"Gini mas Deddy anda harus menjawab singkat, saya juga harus memberikan kesempatan yang lain, kita harus adil sejak awal, jadi kalau anda tidak mau menjawab saya lempar ke yang lain," ujar Najwa Shihab.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan.

Koalisi Indonesia Adil Makmur, forum lima partai politik pendukung Prabowo Subianto–Sandiaga S Uno dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, dinyatakan bubar. Koalisi ini terdiri atas 5 partai, antara lain Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.

Informasi ini disampaikan Sekretaris Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan, secara terpisah.

"Saya kira iya (koalisi berakhir)," ujar Hinca saat ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6). Hinca datang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, berdialog dengan sejumlah pimpinan parpol bertemu Prabowo.

Alasannya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya telah menyatakan menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga atas sengketa hasil Pilpres 2019. Dengan demikian, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi pemenang pilpres.

Hinca menjelaskan, koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga berakhir saat MK memutuskan permohonan sengketa hasil pilpres. Artinya, saat ini tidak ada lagi istilah calon presiden dan calon wakil presiden, yang ada adalah presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jadi saya jelaskan bahwa koalisi lima parpol ini dalam rangka mengusung pasangan calon presiden. Kemarin setelah diketuk oleh MK tidak ada lagi calon presiden itu, yang ada adalah presiden terpilih. Maka koalisi untuk paslon presiden itu telah berakhir," ujar dia.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, setelah adanya putusan MK terkait permohonan gugatan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi maka pihaknya akan menggelar rapat pleno terbuka pada Minggu 30 Juni 2019.

Rapat pleno terbuka itu untuk penetapan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Capres dan Cawapres ‎terpilih di Pilpres 2019. Rapat akan digelar Minggu di kantor KPU RI pukul 15.30 - 17.00 WIB.

Arief mengatakan, dalam penetapan Capres dan Cawapres tersebut, KPU menggundang Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jokowi-Ma’ruf Amin, partai pol‎itik dan pasangan Prabowo-Sandi.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, koalisi Adil dan Makmur telah berakhir pasca-ditolaknya permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno oleh MK.

Menurut Zulkifli, berakhirnya Koalisi Adil Makmur ini sudah direstui Prabowo sendiri. "Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo, dari setengah dua sampai setengah lima. Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6) malam.

Zulkifli menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilakan partai-partai di koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah ke depan. "Silakan partai- partai mengambil inisiatif sendiri," kata Zulhas --sapaan Zulkifli Hasan--menirukan pernyataan dari Prabowo.

Dengan demikian, Zulkifli mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya. Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat. "Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.

Presiden PKS Sohibul Iman menyebut sikap partai terhadap koalisi Indonesia Adil Makmur diserahkan ke masing-masing partai. Sohibul bahkan menyebut kata koalisi nantinya bisa menjadi kaukus.

"Secara logika bahwa karena MK sudah memutuskan itu berarti sekarang sikap partai diserahkan ke partai masing-masing. Tetapi dari semua brain storming yang pimpinan partai, spirit kebersamaan tetap ada, tentu dalam bentuk yang lain gitu. Kalau sekarang formal namanya koalisi, mungkin nanti namanya kaukus, apa gitu yah," ujar Sohibul di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Meskipun pertemuan antara petinggi parpol dengan Prabowo-Sandiaga dimaknai berjalan sendiri-sendiri. PKS menyebut masih ada keinginan untuk bersama.

"Kalau tadi kita bicara tentang --karena sudah ada-- putusan MK. Ya secara logika, ya berarti koalisi ini ya, diserahkan kepada sikap masing-masing partai walaupun prinsipnya masih tetap kita ingin dalam kebersamaan," jelas Sohibul.

PKS baru akan bersikap setelah ada keputusan dari majelis syuro. Apalagi, lanjutnya, waktu untuk menentukan sikap masih panjang hingga pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, koalisi partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir seiring dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Artinya, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga secara resmi berakhir pada Kamis (27/6).

"Bagi kami secara resmi, secara de jure, sudah selesai," ujar Bara. Menurut Bara, putra wartawan senior dan pengacara Alber Hasibuan ini, sebenarnya koalisi selesai setelah hari pencoblosan pada 17 April 2019.

Akan tetapi, partai koalisi menghormati langkah konstitusional Prabowo-Sandiaga yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, PAN tidak mengambil langkah khusus untuk menentukan sikap baru partai. Menurut dia, setelah itu, partai koalisi bebas untuk menentukan sikap pasca-pilpres.

Serahkan Hak Parpol

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya nasib Koalisi Indonesia Adil dan Makmur kepada masing-masing partai. Ketua Umum Partai Gerindra itu mempersilakan mitra koalisinya untuk mengambil keputusan apakah akan tetap berada di barisan oposisi Joko Widodo-Ma'ruf atau sebaliknya.

"Yang jelas Prabowo menyerahkan sepenuhnya ke koalisi. Kalau mau lanjut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing," kata anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade, Jumat.

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 terdiri dari lima partai politik. Selain Gerindra, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

Menurut Andre, Prabowo sudah mengundang para pimpinan parpol tersebut ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat siang. Pertemuan tersebut membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Sandi hingga membahas nasib koalisi ini ke depannya.

Terpisah, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa ia diundang Prabowo datang ke Kertanegara untuk membahas nasib koalisi. "Di situ akan dibicarakan bagaimana sikap masing-masing partai ke depan," kata Sohibul.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, kompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) ada awal dan akhir. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf menang dalam Pemilu 2019, sehingga Jokowi memiliki amanah untuk memimpin Indonesia.

Namun, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga saat ini harus menjadi koalisi oposisi yang kritis dan konstruktif. "Terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan. Dan lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini," kata Mardani.

Mardani mengajak, partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, yakni Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Berkarya (Non-parlemen) agar merapikan barisan untuk menjadi oposisi kritis dan konstruktif sebagai penyeimbang pemerintah. (*)

• Kisah Sniper Kopassus yang Namanya Melegenda di Dunia, Pergi Bawa 50 Peluru, 1 untuk Diri Sendiri

• Kisah Para Pendaki yang Hilang di Gunung Lawu, Arjuno, dan Piramid: Ditemukan Berupa Tulang Belulang

• Sedang Jadi Sorotan Dunia, Jokowi Diulas Tiga Media Asing, The New York Times hingga The Japan Times

• Sejumlah Wali Murid Marah di SMAN 4 Semarang Protes Sistem Zonasi, Tepat saat Gubernur Ganjar Datang

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE: