Kenaikan Premi BPJS Kesehatan, Bupati Karanganyar: Ini Berat

TRIBUNJATENG.COM, KARNAGANYAR - Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyayangkan rencana kenaikan iuran atau premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Itu disampaikannya kepada wartawan seusai acara penandatanganan Memorandum of understanding (MoU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Semarang di Ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (16/9/2019).

Juliyatmono mengatakan, di Kabupaten Karanganyar ada sebanyak 55 ribu jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang premi BPJS Kesehatannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pembiayaan di atas Rp 10 ribu tidak sampai Rp 15 ribu dicover APBN untuk membayar BPJS, sisanya dicover dari daerah," katanya.

Juliyatmono mengaku, apabila pada awal 2020 ada kenaikan premi BPJS Kesehatan, tentu hal itu akan cukup berat.

Mengingat pembiayaan premi BPJS dari PBI ditanggung oleh daerah.

• Wali Kota Hendi : 50 Persen Sekolah di Kota Semarang Sudah Ramah Anak

• SAH, Ini Nama Pimpinan DPRD Kendal. PKB Dapat Jatah Ketua

• Bersaing dengan 1.800 Pesilat, 3 Siswa MA Salafiyah Kajen Ukir Prestasi di Kejuaraan Silat Nasional

• Tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD Kartini Jepara Rp 27,7 Miliar, Manajemen Sampai Hutang Bank

"Kalau nanti ada kenaikan di awal 2020, kan harus membayar 2 kali lipat dari yang sekarang.

Ini berat.

Kan tidak mungkin mengurangi jumlah penerima, yang harus diupayakan mencari sumber pembiayaan," terangnya.

Menurutnya, kenaikan premi BPJS Kesehatan itu tidak hanya berdampak kepada PBI BPJS saja, tapi juga anggota BPJS mandiri.

"Iuran personal BPJS mandiri pasti akan mengalami permasalahan.

Kalau tidak sanggup meneruskan karena kondisi ekonomi berat, terus apa solusinya.

Padahal setiap warga diharapkan menjadi anggota BPJS," papar Juliyatmono.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo mengatakan, sampai saat ini yang sudah terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan di Karanganyar ada sekitar 55.168 jiwa.

"Anggaran yang disiapkan di penetapan APBD 2019 untuk PBI sekitar Rp 14,5 miliar, diperubahan APBD ditambahkan Rp 16,5 miliar," katanya kepada Tribunjateng.com.

Jika nanti disesuaikan dengan kenaikan premi BPJS Kesehatan yang baru, menurut perhitungannya perkiraan anggaran yang harus disiapkan sekitar Rp 28 miliar hingga Rp 36 miliar," pungkasnya. (Ais)