123 Desa di Tegal Deklarasikan Bebas BAB Sembarangan, Bupati: Masih Tersisa 63, 'Dikeroyok' Bareng

123 desa di Kabupaten Tegal resmi deklarasikan lolos ODF (Open Defecating Free) atau bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

123 Desa di Tegal Deklarasikan Bebas BAB Sembarangan, Bupati: Masih Tersisa 63, 'Dikeroyok' Bareng
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Bupati Tegal Umi Azizah saat memberikan penjelasan kepada para perwakilan desa yang telah mendeklarasikan sebagai desa ODF. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - 123 desa di Kabupaten Tegal resmi deklarasikan lolos ODF (Open Defecating Free) atau bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

Bertambahnya desa yang sadar akan perilaku BAB sembarangan menandakan akses jamban sehat Kabupaten Tegal mencapai 96,16 persen atau urutan 20 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan Bupati Tegal Umi Azizah saat acara Peringatan Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia sekaligus Deklarasi ODF Kabupaten Tegal Tahun 2019, di Hotel Grand Dian, Selasa (1/10/2019) pagi.

"Dari 287 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tegal, total sudah ada 224 desa dan kelurahan yang ODF.

Kini, 123 desa di antaranya yang ODF dideklarasikan.

Artinya, tinggal menyisakan 63 desa lagi yang harus kita keroyok bareng-bareng," kata Umi dalam acara.

2 Varietas Lokal Bawang Putih di Tegal Lampaui Hasil dari Daerah Lain, 1 Hektar Bisa Panen 35 Ton

Hari-hari Pertama Jabat Kapolres Kebumen, AKBP Rudy Cahya Langsung Beri Penekanan ke Kapolsek

Sebulan Pasca Dilantik, Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Gadaikan SK

Mutasi Jabatan, Ini Kasat Lantas Polres Salatiga yang Baru

Umi mengatakan, program Kabupaten Tegal bebas ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan ini merupakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Tujuannya, kata Umi, guna meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat, utamanya untuk warga yang berpenghasilan rendah.

Sehingga, orientasi pada Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri (PDPM-DM) dialihkan.

Umi menuturkan, dari semula yang berfokus pada upaya penataan lingkungan permukiman kumuh, kini dialihkan sementara untuk mengejar target penuntasan akses jamban sehat bagi 47.642 keluarga berpenghasilan rendah.

"Program ini didukung dari alokasi pendanaan APBD Rp. 21,07 miliar setiap tahunnya yang ditransfer kepada pemerintah desa.

Kemudian, itu ditambah dengan pendanaan mandiri dari desa melalui Dana Desa, swadaya masyarakat, CSR, donasi komunitas peduli dan lain sebagainya," sambungnya.

Umi berharap, PDPM-DM dapat dijadikan sebagai platform program kolaboratif yang bertujuan menghadirkan lingkungan hunian tempat tinggal lebih bersih dan sehat.

"Dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat agar tidak membuang air besar sembarangan," cetusnya. (Tribunjateng/gum).

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved