Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Brebes OPD Paling Banyak Aset Bermasalah

Hasilnya, ada beberapa catatan atau rekomendasi.

Kabid Aset Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Brebes, Diding Suwandi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPK terkait masalah tersebut.

Bahkan, BPK telah turun tangan agar permasalahan aset daerah di semua organisasi perangkat daerah (OPD) bisa terdata dengan baik.

"Ada lima terbesar OPD yang penataan asetnya masih bermasalah.

Itu berdasarkan rekomendasi dari BPK agar segera diselesaikan.

BPK menargetkan Desember 2019 harus selesai penataannya," kata Diding.

Kelima OPD tersebut yakni Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pengairan Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PSDA-TR), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Namun, dari kelima OPD tersebut yang menjadi kendala terberat adalah di Dindikpora.

Alasannya, jumlah aset yang masih bermasalah paling banyak dibanding OPD lainnya.

"Di Dindikpora itu sekitar 90 persen, pengelolaan asetnya belum tertata.

Khususnya aset tanah yang ditempati sekolah-sekolah," ungkapnya.

Ia menyebutkan, ada 970 sekolah dan 17 UPTD di bawah naungan Dindikpora Brebes. 90 persen dari sekolah tersebut, tanah yang ditempati masih sengketa karena merupakan lahan bengkok desa dengan bukti Letter C dan tanah aset Pemkab.

Sementara persoalan aset di lingkungan DPU, lanjutnya, terkait dengan jalan lingkungan dan jalan poros.

Untuk PSDA-TR, yang menjadi perhatian adalah aset tanah lepe-lepe, sepadan sungai, di mana terdapat aset tanah Pemkab Brebes ada yang masuk dalam pendataan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan sebaliknya.

"Pada prinsipnya, bidang aset memfasilitasi OPD yang bersangkutan untuk bersama-sama berikhtiar," tandasnya.

Saat ini, pihaknya bersama seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Brebes sedang fokus melakukan penataan aset yang belasan tahun tidak terdata dengan baik.

Hanya saja, pihaknya memberikan perhatian khusus pada lima OPD di atas karena jumlah aset yang bermasalah terbanyak. (Nal)