Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Targetkan Bebas Stunting 2021, Pemkab Demak Gandeng FKM Undip

Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen menuntaskan urusan stunting, salah satunya komitmennya menggandeng berbagai pihak, mulai dari perusahaan hingga

Penulis: Moch Saifudin | Editor: muh radlis
IST
Diseminasi Hasil Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Pendampingan Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Demak, di Gedung Grhadika Bina Praja, Kamis (16/01/20) 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen menuntaskan urusan stunting, salah satunya komitmennya menggandeng berbagai pihak, mulai dari perusahaan hingga akademisi.

Kali ini, Pemkab menggandeng civitas academika dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (FKM UNDIP).

Selama beberapa waktu terakhir, mahasiswa dari FKM UNDIP melakukan penelitian, pendataan dan pendampingan di 10 desa lokus stunting yang ada di Kabupaten Demak.

Tagar Risma Trending Twitter, Netizen Salahkan Anies Soal Banjir Surabaya

Markas KKB Papua Ditemukan, Semua Anggota Kabur saat Dengar Tembakan Pasukan TNI

Segini Isi Rekening Raja Keraton Agung Sejagat Sinuhun Totok Santoso Hadiningrat 

Wahyu Setiawan Sebut Nama Arief Budiman dan Johan Budi dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Hal tersebut terungkap dalam Diseminasi Hasil Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Pendampingan Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Demak, di Gedung Grhadika Bina Praja, Kamis (16/01/20), dalam keterangan tertulis Humas Pemkab Demak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Singgih Setono menuturkan, penuntasan dan penanggulangan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja.

“Tahun 2021, Demak harus bebas stunting.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama lintas sektoral.

Semuanya harus sengkuyung dalam penuntasan dan pencegahan stunting," jelasnya.

Menurut Singgih, setiap elemen memiliki tugas masing-masing, salah satunya dengan sinergitas dari berbagai pihak.

“Semua harus selaras.

Bappeda harus membuat mapping prioritas.

OPD lain harus sesuai tusinya.

Termasuk Kepala Desa.

Harus mengganggarkan APBDes, ADD, maupun DD untuk program stunting.

PKK dan Posyandu juga harus dilibatkan”, tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Dosen Pendamping dari FKM UNDIP, Martha Iriene Kartasurya.

Menurutnya, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan stunting akan percuma jika tidak didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

“Pemkab Demak telah melakukan berbagai upaya.

Mulai dari mengeluarkan aturan hukum, penganggaran, hingga menggandeng pihak lain.

Namun, semua percuma jika tidak didukung oleh masyarakat.

Maka, saya menghimbau kepada Kades untuk bisa menggerakkan masyarakat," tutur dr Martha.

Menurutnya, ada banyak faktor penyebab stunting, dari pola asuh yang salah, lingkungan, hingga tingkat kesadaran masyarakat.

“1000 hari pertama kelahiran merupakan momen penting.

Saya berharap seluruh elemen masyarakat bisa bersama-sama bergandengan tangan mencegah stunting.

Jangan sampai masa depan anak tergadaikan hanya karena stunting," pungkasnya. (ivo)

Unisri Surakarta Mulai Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru, Dr Sutoyo : Target 2.000 Pendaftar

Ternyata Tahun 2019 Ada 500 Orang yang Harusnya Sudah Bebas dari Lapas namun Masih Tetap Ditahan

Bank Indonesia Kpw Purwokerto Targetkan Pertumbuhan Ekonomi di Banyumas Meningkat pada 2020

Resolusi Pemasyarakatan 2020, Marasidin Sebut Remisi Belasan Ribu Napi Hemat Anggaran Rp 16,5 Miliar

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved