Ternyata Tahun 2019 Ada 500 Orang yang Harusnya Sudah Bebas dari Lapas namun Masih Tetap Ditahan

Overcapacity atau kelebihan daya tampung bukan satu-satunya masalah yang ada di penjara.

Penulis: Adelia Prihastuti | Editor: muh radlis
TRIBUN JATENG/ADELIA PRIHASTUTI
Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marasidin Siregar sedang menyampaikan resolusi Pemasyarakatan 2020 bertempat di Lapas Kelas 1 Kedungpane, Semarang, Kamis (16/01/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Overcapacity atau kelebihan daya tampung bukan satu-satunya masalah yang ada di penjara.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menghadapi masalah overstay.

Overstay terjadi apabila narapidana masih ditahan padahal seharusnya sudah bisa dilepas atau dibebaskan.

Markas KKB Papua Ditemukan, Semua Anggota Kabur saat Dengar Tembakan Pasukan TNI

Segini Isi Rekening Raja Keraton Agung Sejagat Sinuhun Totok Santoso Hadiningrat 

Tagar Risma Trending Twitter, Netizen Salahkan Anies Soal Banjir Surabaya

Wahyu Setiawan Sebut Nama Arief Budiman dan Johan Budi dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Overstay ini dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya overcapacity di lapas dan rutan.

Dilansir dari hukumonline.com, penelitian yang dilakukan Center for Detention Studies (CDS) menemukan fakta bahwa overstaying merupakan fenomena yang biasa terjadi di hampir setiap rutan dan lapas.

Dalam penelitian tersebut ditemukan tiga faktor penyebab overstaying yaitu regulasi, keterlambatan administrasi dan geografis, dan faktor individu narapidana.

Pada 2020 ini, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah berhasil menurunkan jumlah overstay dari yang berjumlah 500 orang pada 2019 saat ini menjadi 18 orang saja. 

Ketika ditemui dalam acara Deklarasi Refleksi Pemasyarakatan 2020 tingkat Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Marasidin Siregar selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang mengatakan adanya overstay karena adanya maladministrasi.

“Jadi overstay ini maksudnya adalah maladministrasi contohnya tingkat penahanan polisi berakhir hari ini tapi belum ada perpanjangan.

Jadi orangnya masih tetap di dalam cuma secara administrasi dia ada maladministrasi karena keterlambatan penahanan.

Maka dari itu Kalapas dan Karutan serta para staff melakukan koordinasi secara intens kepada pihak-pihak keamanan sesuai dengan tingkatnya yaitu penyidikan, penuntutan dan tahanan hakim.

Angka ini dapat diperkecil dari 500 ke 18.

Jadi orangnya tetap di dalam bukan dipindah,”ujarnya.

“Dan memang dari tingkat Mahkamah Agung memberi perintah kepada seluruh aparat di bawahnya agar mengapresiasi langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Karena beberapa tahun yang lalu temuan dari Litbang KPK adanya maladministrasi ada kecenderungan merugikan negara berkisar Rp 41 Miliar,”imbuhnya. (adl)

Bank Indonesia Kpw Purwokerto Targetkan Pertumbuhan Ekonomi di Banyumas Meningkat pada 2020

Bupati Banyumas Beri Bantuan 2.851 Paket Sembako di Daerah Rawan Pangan dan Stunting

Pilus : Mas Hendi Berpeluang Besar Dapat Rekomendasi dari DPP

Resolusi Pemasyarakatan 2020, Marasidin Sebut Remisi Belasan Ribu Napi Hemat Anggaran Rp 16,5 Miliar

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved