Keputusan Pemerintah! Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS, Mungkin Terkecuali Anak Bawah 10 Tahun

TRIBUNJATENG.COM, BOGOR - Pemerintah memastikan tetap akan menolak pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang telah bergabung dengan ISIS atau eks ISIS di Suriah Turki maupun di negara lainnya.

Meskipun demikian, saat ini Pemerintah Pusat masih berdiskusi guna mempertimbangkan anak-anak mereka.

Ada besar kemungkinan anak-anak mereka bisa dipulangkan, tetapi tidak dengan orangtua yang sudah pernah atau bahkan masih bergabung bersama kelompok radikalisme tersebut.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menkopolhukam RI, Mahfud MD.

Itu disampaikannya seusai menggelar rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).

• Kecelakaan Motor di Sukoharjo - Laju Fattah Terlalu ke Kanan, Tabrak Pengendara Lawan Arah

• Cek Rak Buangan Air Bawah Kulkas, Mungkin Jadi Sarang Jentik Nyamuk, Berpotensi Sebabkan DBD

• Ambisi Widyantoro Bawa Persijap Jepara Naik Kasta Musim Ini, Masuk Jajaran Klub Liga 1

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan case by case. Apakah anak itu di sana ada orangtua atau tidak," kata Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, data anak-anak di bawah usia 10 tahun yang berada di wilayah tersebut belum terdata secara pasti.

Mengacu pada data CIA, Mahfud mengatakan, ada 689 orang WNI eks ISIS, yakni 228 orang memiliki identitas, sisanya 401 tidak teridentifikasi dan (tidak) lengkap identitasnya.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, langkah pemerintah mempertimbangkan kembali pemulangan anak-anak tersebut karena kekhawatirkan pernah mengikuti pelatihan teroris.

"Makanya, case by case," jelas Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS di Suriah, Turki dan di beberapa negara terlibat Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme. Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.

"kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," tambahnya.

Mahfud juga menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.

"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya.

• Kartika Vedhayanto Direkrut PSIS Semarang? Sore Tadi Terlihat Sudah Gabung di Stadion Citarum

• Jogging Track Hutan Kota Plumbungan Sragen, Tahap Pertama Dua Kilometer

• Jelang Liga 2 2020 - Persijap Jepara Masih Butuh Enam Pemain Tambahan

 
Sindiran Ali Ngabalin

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, Ali Mochtar Ngabalin menyindir pernyataan dari para WNI eks ISIS yang sempat menjelek-jelekkan negara dan pemerintah Indonesia.

Ali Ngabalin mengungkit para WNI yang bergabung ISIS punya misi ingin meraih jalan surganya.

Maka dari itu, kini Ali Ngabalin heran mengapa mereka minta pemerintah untuk memulangkannya ke Indonesia.

Dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (11/2/2020), Ali Ngabalin menyebutkan kondisi ISIS kini tengah kalah.

Sehingga kemungkinan berpengaruh pada permintaan para WNI untuk dipulangkan ke Indonesia.

Ia menganggap sebaiknya WNI eks ISIS dibiarkan di negara yang sekarang ditinggali, baik Irak atau Suriah agar diadili pemerintah setempat.

"ISIS itu kan mempropaganda seluruh orang Islam yang punya pengetahuan akidah dan syariah yang sangat tipis, memahami sesuatu hitam putih," ungkap Ali Ngabalin.

"Sehingga mereka dengan gampang masuk ke Syiria, dan di ISIS."

"Dalam posisi inilah maka nanti mereka dihukum atau mereka harus menjalani proses itu di kedua negara ini," jelasnya.

Ali Ngabalin juga mengungkit soal WNI eks ISIS yang sudah membakar paspor Indonesia.

Untuk itu, identitas resmi para WNI eks ISIS pun sudah tidak ada sehingga mereka tak bisa mengklaim dirinya sebagai WNI.

"Bahwa kalau nanti kemudian dia menyebutkan masing-masing ada dari Filipina, mungkin dari Indonesia, dari negara-negara lain," kata Ali Ngabalin.

"Kalau dia datang kemudian menyebutkan 'Saya Filipina', mungkin dia bahasa Tagalog, mungkin dia datang dan bicara 'I am from Indonesia', bisa saja," sambungnya.

"Tapi kan ditanya, mana identitas yang menjelaskan dirimu adalah orang Indonesia?"

Ali Ngabalin merasa tak sepantasnya para WNI eks ISIS yang sudah menjelek-jelekkan pemerintah kini minta bantuan kepada pemerintah.

Terlebih para anggota ISIS meyakini langkah mereka adalah jalan menuju surga.

"Jadi enggak usah lagi ditarik-tarik ke pemerintah Indonesia yang mengurus mereka ini tapi sudahlah dua negara ini Irak dan Syiria yang mengurus mereka?" tanya Arief Fadhil.

"Iya, dia menyebutkan Indonesia negara togut, dia menyebutkan pemerintah Indonesia pemerintah kafir, dia mau menempuh jalan surganya. Ya pergilah dengan segala niatnya," jawab Ali Ngabalin.

• Dimulai Besok, Tes CPNS Kabupaten Pekalongan, Sekda: Jimat Tidak Bisa Bantu Peserta Lolos SKD

• Terpilih Manajer Persiku Kudus, Sunarto Dijemput di Rumah, Masih Pakai Kain Sarung Temui Suporter

• Konglomerat Dita Soedarjo Bantah Sebut Vanesha Prescilla Sok Cantik

Jika sampai para WNI eks ISIS benar diadili di luar negeri, menurut Ali Ngabalin maka seharusnya pemerintah Indonesia tak lagi ambil pusing.

Hal ini berkaitan dengan tidak adanya keterangan resmi bahwa mereka masih menyandang status sebagai WNI.

"Nanti kalau dia masuk mahkamah di Damaskus atau di Irak, mengidentifikasi dirinya sebagai orang Indonesia dari mana?" ujar Ali Ngabalin.

"Orang ini kan bukan baru 5-6 taun, tapi dia paling kurang 9 tahun dari data dokumen yang kami terima. Makanya dia itu sekitar 14-17 tahun."

"Bagaimana cara mengidentifikasi ini orang Manila, ini orang Indonesia, ini orang Turki dan lain-lain?" tanya Ali Ngabalin.

"Kenapa dia berbuat dengan sesuka hatinya, sekarang kok yang pusing pemerintah? Rakyat Indonesia semua pikirkan," imbuhnya.

WNI Eks ISIS Minta Dipulangkan karena Kalah?

Sebelumnya, Ali Ngabalin mempertanyakan apakah permintaan para WNI eks ISIS itu muncul semata karena ISIS tengah kalah.

Ali Ngabalin ragu jangan-jangan jika ISIS menang, maka para WNI tetap menjadi anggota ISIS dan tidak minta dipulangkan ke tanah air.

"Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ISIS menang? Sekarang kan ISIS kalah nih, bagaimana kalau ISIS menang? Adakah timbul peristiwa ini?" ujar Ali Ngabalin.

Sejak munculnya isu pemulangan WNI eks ISIS, yang kerap dibahas memang hak mereka sebagai warga negara dan kewajiban negara untuk melindungi warganya.

Namun, Ali Ngabalin menegaskan bahwa yang harusnya disorot adalah kejahatan ISIS yang sudah mendunia.

"Persoalannya sekarang itu adalah memang dari hampir setiap forum ke forum orang membicarakan hak kewarganegaraan," kata Ali Ngabalin.

"Tapi yang paling penting dari sebuah diksi besar itu adalah kejahatan perang internasional," sambungnya.

Berhubung saat ini ISIS tengah kalah, Ali Ngabalin menyebut nasib para anggota ISIS yang menjadi tawanan berada di bawah wewenang pemerintah Irak dan Suriah.

"Sekarang ISIS kalah, maka otoritas yang bisa mengurus para tawanan-tawanan perang adalah Irak dan Syiria, mereka ditawan sekarang ini karena kalah," terang Ali Ngabalin.

"Maka nanti otoritas kedua negara itulah yang mengurus para tawanan-tawanan perang." (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Pemerintah Tolak Kepulangan Eks ISIS ke Indonesia, Tapi Pertimbangkan Pulangkan Anak-anak"

• Terbangun Pukul 00.30 WIB, Suyatno Shock Lihat Tubuh IstrinyaTergantung di Ventilasi Dapur Rumahnya

• INFO PENTING! Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Februari-Juli Ini

• Video Hendi Kunjungi Sopir Angkot yang Viral Bawa Bayi Saat Narik