Berita Jateng

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jateng Tahun 2020 Capai Rp 784 Miliar

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Jateng tahun 2020 terhimpun Rp 784 miliar.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jateng Tahun 2020 Capai Rp 784 Miliar
TRIBUNNEWS
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Jateng tahun 2020 terhimpun Rp 784 miliar.

Data dari Biro Perekonomian Pemprov Jateng, total dana tersebut terus mengalami kenikan.

Di mana pada 2018 DBHCHT mencapai Rp 676 miliar, dan 2019 lalu Rp 713 miliar.

BREAKING NEWS: Tak Diberi Rokok, Dua Remaja Tusuk Sopir Truk di Teluk Penyu Cilacap

Siswi SMP Purworejo Dibully, Ganjar: Saya Telepon Kepala Sekolahnya, Besok Disdik Ambil Tindakan

Viral di Media Sosial Video Siswi SMP di Purworejo Dibully Tiga Siswa, Polisi Bentuk Tim Khusus

Soal WNI Eks ISIS, Fadjorel Rachman Singgung Kerja Prabowo, Reaksi Fadli Zon Bikin Najwa Tertawa

Adapun DBHCHT akan dialokasikan ke seluruh kota dan kabupaten yang ada di Jateng.

Alokasi tersebut dengan rincian Rp 224 miliar untuk Pemprov Jateng, sedangkan Rp 523 miliar akan dibagi ke 35 kota dan kabupaten.

Dalam data Kabupaten Kudus mendapat alokasi terbesar mencapai Rp 158 miliar.

Sedangkan alokasi terkecil ada di Kota Tegal dengan Rp 6,6 miliar.

Kepala Biro Perekonomian Setda Jateng Eddy Sulistyo Bramiyanto, menjelaskan, DBHCHT salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah.

"Penggunaan DBHCHT juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.7/2020," paparnya beberapa waktu lalu.

Dilanjutkannya, lewat PMK DBHCHTakan difokuskan untuk pelayanan kesehatan.

"Prioritasnya untuk menurunkan angka stunting, pelayanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, dan pemberdayaan perekonomian masyakarat," paparnya.

Ia menuturkan selain bidang kesehatan serta perekonomian, DBHCHT juga bisa dialokasikan untuk meningkatkan kualitas tembakau.

"Misalnya cara budidaya, penanganan panen, dukungan sarana prasarana, serta pengembangan tembakau sebagai substitusi impor ekspor," jelasnya.

Eddy menambahkan, penggunaan DBHCHT akan diawasi secara periodik per semester.

"Realisasi penggunaan DBHCHT akan dipantau setiap 6 bulan, dan kepala daerah harus menyerahkan laporan realisasi tersebut," tambahnya. (bud)

Tak Cuma Objek Wisata Guci, Okupansi Hotel Grand Dian Tegal juga Turun karena Musim Hujan

Harga Bawang Putih di Kabupaten Semarang Turun namun Masih di Atas Normal

Untuk Pertama Kalinya Cabang Olahraga Petanque Ditandingkan di Popda Cilacap 2020

Hasil Observasi Yusuf Selama 14 Hari Sudah Keluar, Eko : Sudah Diizinkan Beraktivitas Seperti Biasa

Penulis: budi susanto
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved