Pilkada Kendal 2020

Pilkada Kabupaten Kendal - Sekda Kembali Ingatkan Netralitas ASN, Sudah Ada Dua Laporan

Menghitung bulan mendekati Pilkada 2020, Pemkab Kendal telah mengedarkan surat pemberitahuan kepada para ASN untuk menjaga kenetralitasan.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/SAIFUL MA'SUM
Sekda Kabupaten Kendal, Moh Toha. 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Menghitung bulan mendekati Pilkada 2020, Pemkab Kendal telah mengedarkan surat pemberitahuan kepada para Aparatul Sipil Negara (ASN) untuk menjaga kenetralitasan.

Hal tersebut mengingat telah terjadi beberapa kejadian yang menimbulkan polemik di masyarakat dengan anggapan ketidaknetralitasan ASN.

Sekda Kabupaten Kendal, Moh Toha menjelaskan, setidaknya ada 2 laporan yang bersangkutan dengan netralitas ASN terjadi di Kendal.

Satu di antaranya terkait mobil brandingan yang masuk di wilayah kantor pemerintah Kendal ataupun kawasan Pendopo Pemkab Kendal.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya telah mengedarkan surat edaran yang tentang kenetralitasan pada 14 Januari 2020.

Dalam surat edaran tersebut jelas diatur tentang poin-poin yang perlu diperhatikan oleh ASN dalam hal Pilkada, termasuk sikap dan tutur sapa.

Ganjar Kaget Dianggap Ngelawak, Ajakan Tanam Pohon di Lahan Rusak

Pilpres AS 2020 - Menangi Primary New Hampshire, Bernie Sanders Penantang Terkuat Donald Trump

Presiden Palestina Tolak Berdamai dengan Israel, Nilai Donald Trump Salahi Konstitusi AS

Tubuh Pria Ini Sudah Bermandikan Bensin, Niat Bakar Diri Karena Polisi China Bubarkan Pesta HUT

"Kalau tentang netralitas, pertama mobil bergambar orang bakal calon bupati dan wakil bupati Kendal memang seharusnya tidak boleh masuk ke lingkungan kantor Pemkab Kendal."

"Kalau masuk berarti sudah tidak netral lagi, orang dibawa ke kantor kan nggak netral."

"Hanya saja kalau mobil berlogo partai tidak masalah, selagi tidak ada gambar orangnya," jelas Toha kepada Tribunjateng.com, Rabu (12/2/2020).

Selain itu, menyangkut netralitas ASN dalam surat edaran nomor 270/0045/2020 tentang 'netralitas ASN dan penggunaan fasilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kendal tahun 2020'.

Setidaknya ada 2 poin besar yang diintruksikan.

Berkaitan kewajiban dan larangan, ASN diminta untuk tidak berpihak dalam bentuk apaoun dan kepada siapapun.

Lalu menghindari keterlibatan konflik politik, dilarang menjadi pengurus anggota partai, dan memberikan dukungan pada calon bupati atau wakil bupati.

Dalam poin kedua, ditujukan kepada kepala OPD agar memantau kinerja anggota ASN-nya, melarang penggunaan fasilitas maupun sarana dan prasarana milik pemerintahan untuk kampanye.

Kemudian melaporkan segera saat menemukan anggota yang terindikasi tidak netral, serta memberikan pengawasan dan evaluasi kepada setiap anggota.

"Yang menonjol tidak boleh terlibat dalam kampanye, rapat-rapat tim sukses, juga tidak boleh mengajak-ajak satu sama lain tentang politik maupun pilkada," ujarnya.

Toha menegaskan, bagi ASN siapapun agar lebih memperhatikan sikap netralitas ASN-nya.

Terlebih saat Bupati dan Wakil Bupati Kendal diberitakan bakal naik kembali.

Mereka tetap harus bekerja sesuai peraturan yang ada tanpa memihak siapapun. Baik saat masih dalam suasana bekerja maupun saat waktu cuti nanti.

"Ini (surat edaran larangan) dibuat untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kendal. Supaya tidak ada kecurigaan antar ASN," terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kendal, Munawir menjelaskan, mengacu pada peratuaran tersebut artinya ASN harus mematuhi peraturan yang ada terkait netralitas.

Liverpool Mulai Panik, Virgil van Dijk Bakal Dijadikan Bek Termahal Juventus

Laga Uji Coba Kedua Terancam Batal, Official PSIS Semarang Rapat Malam Ini

Dikritik Habis-habisan, Kondisi Stadion Bikin Prihatin Pelatih Persib Bandung

Jelang TC Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Rajin Nonton Langsung Pertandingan

Hal tersebut mengingat kinerja ASN sepatutnya bekerja untuk kepentingan masyarakat bukan untuk penguasa.

Katanya, penguasa boleh ganti dan boleh berlanjut namun tugas ASN bukan untuk berpihak pada penguasa.

Apalagi mendukung atau mensukseskan Pilbup nantinya.

"Siapapun bupati terpilih, itu pimpinan kita, urusan pilihan urusan sikap ASN harus netral," jelasnya.

Sampai saat ini, Komisi A DPRD Kendal belum melihat dan mendengar ketidaknetralitasan ASN.

Ia berharap, Sekda Kendal bersama Bawaslu juga KPU maupun juga media untuk bersama-sama mengontrol netralitas tersebut.

Terutama hal-hal dalam setiap aktifitasnya hingga program-program yang dijalankan.

"Penggunaan anggaran misalnya yang bersinggungan dengan warga."

"Contoh pembagian tunjangan RT. Apakah penyaluran benar atau bisa jadi penyampaian salahnya salah terkait ucapan. Apakah kepentingan politik atau tidak."

"Sekda ke bawah gunakan jalur yang sudah ada peraturannya. Semua harus berhati-hati bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak."

"Siapapun yang jadi tetap pimpinannya, harus bersatu mendukung yang baik," ujarnya. (Saiful Ma'sum)

Video Asip Minta Resonansi Hasil-hasil Pembangunan di Dinkominfo Kabupaten Pekalongan

Video Serah Terima Pasar Banjaran ke Pemerintah Kabupaten Tegal

Laga Uji Coba Jelang Kompetisi, Persijap Jepara Belum Siap Keluar Kandang

Paul Pogba Ingin Cepat Pulih, Kembali Perdana Merumput Saat Derbi Manchester

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved