Kemendagri Sebut Jawa Tengah Punya Risiko Besar Penyalahgunaan Narkotika

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarmadani menyebut, Jawa Tengah memiliki risiko besar terhadap penyalahgunaan narkotika.

Hal itu disampaikan saat konsultasi publik penyusunan Raperda Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) di The Adhiwangsa Hotel & Convention Solo, Selasa (10/3/2020).

Menurutnya, tingkat risiko dan kerawanan terhadap penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah didasarkan kepada jumlah penduduknya yang tinggi.

• Gagal Rampok Mobil, Begal Jerat Leher Driver Grab Boyolali Pakai Kabel USB dan Tusuk Perut Sisi Kiri

• PDI Perjuangan Telah Tetapkan Nama Calon Wali Kota Solo 2020, Bambang Pacul: Wis Ono List

• Hari Ini, Toko Kelontong Senilai Rp 6 Miliar di Depan Mal Paragon Solo Dieksekusi PN Solo

• Kisah Misi Super Rahasia Soeharto di Israel, Semua Identitas Prajurit Dibuang ke Laut Singapura

Selanjutnya Jawa Tengah sebagai provinsi yang terbuka baik dari jalur udara, jalan darat, maupun panjangnya garis pantai juga memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika.

"Perekonomian yang sangat bergeliat tentu akan membantu dorongan-dorongan orang untuk bertindak (menyalahgunakan narkotika)," kata Syarmadani.

Hal itu semakin memprihatinkan ketika dilihat dari kompisi penduduknya, bahwa Jawa Tengah termasuk daerah yang mengalami bonus demografi.

Padahal, generasi yang yang tergolong di dalamnya memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan hasrat coba-coba.

"Kecenderungannya adalah generasi yang keingintahuannya tinggi, coba-cobanya tinggi.

Sehingga jadi beban tersendiri untuk pemerintah daerah untuk menyelamatkan aset-aset yang tentunya berguna bagi daerah maupun bangsa," kata dia.

Meski begitu, dia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Pasalnya langkahnya cukup siginfikan.

Apalagi sekarang dengan adanya landasan regulasi pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 pemerintah daerah memiliki ruang cukup leluasa untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

"Ini merupakan bagian dari upaya holistik kami untuk menangani permasalahan natkotika," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Alternatif Badan Narkotika Nasional (BNN), Andjar Dewanto mengatakan, perlunya pencegahan secara lebih serius.

Jika di level pencegahan bisa tertangani, maka pada level rehabilitasi maupun pemberantasan bisa diminimalisasi.