HEBOH! Anggota DPRD DKI Jakarta Masuk Daftar Penerima Bansos, Ini Kata Anies Baswedan

TRIBUNJATENG.COM -- Paket bantuan sosial berupa beras, masker, minyak goreng, sarden kaleng dan biskuit yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan Covid-19.

Seorang anggota DPRD DKI Jakarta masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) akibat kekeliruan data. 

Anggota dewan ini adalah Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak.

Johnny membenarkan data yang menyebutkan ia telah menjali salah satu penerima bantuan.

Politisi PDI-P ini pun mengaku tak tahu menahu mengapa namanya bisa masuk dalam daftar tersebut.

• Kisah Pria di Bogor Nekat Curi Tabung Gas, Pemilik Warung Malah Beri Bantuan setelah Tahu Hal Ini

• Pasien Positif Corona Klaster Ijtima Ulama Gowa Banyumas Bertambah 8 Orang, Total Menjadi 12 Orang

• Inilah 13 Aturan Saat PSBB Kota Tegal Hari Ini, Wali Kota Tegal: Ini Adalah Panggilan Jiwa

• Kisah Pasien Sembuh: Tanpa Obat, Pria Ini Sembuh dari Corona hanya Lakukan 3 Hal Sepele Ini di Rumah

Bahkan, Ketua RT dan RW di wilayahnya yakni Kelurahan Lago, Koja, Jakarta Utara, pun tak merasa memasukkan nama Johnny dalam daftar penerima bansos.

"Warga ada yang mengembalikan karena dia merasa tidak berhak apalagi saya yang harusnya ikut urunan kepada masyarakat. Di sinilah kelihatan sekali bahwa tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatan. Karena RT dan RW saya kan kenal sama saya," kata dia.

Lewat kejadian tersebut, Johnny meningatkan Pemprov DKI Jakarta untuk segera membenahi data penerima bansos yang mereka punya.

Ia merasa tidak adil kalau terdapat warga yang menjadi salah sasaran seperti dirinya.

"Masak saya dapat itu, nah ini sebagai warning kepada Pemda ketika memberikan data itu ya kepada Pempus atau Pemda harus hati-hati. Enggak bisa lagi secara acak, harus betul-betul," tambahnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenarkan bahwa memang ada beberapa kesalahan data penerima bantuan sosial.

"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta (penerima bansos), Anda bisa sebutkan nama (penerima tak layak) pastilah di negeri ini.

Siapa yang (punya data) super akurat," kata Anies dalam siaran langsung di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Kesalahan tersebut terdapat dalam periode pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan bahwa konsep yang digunakan oleh Pemprov DKI belum diperbarui karena menggunakan data yang lama.