DPRD Jateng Usulkan Guru Ngaji Harus Dapat Bantuan Sosial Wabah Corona

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dampak pandemi virus corona Covid-19 mengakibatkan kegiatan peribadatan di tempat-tempat ibadah mandek.

Seperti para mubalig, guru ngaji, guru madrasah, kiai di kampung-kampung, dan marbot masjid yang biasanya mendapatkan imbalan seadanya dan seikhlasnya, kini harus rela tak berpenghasilan.

Mereka dinilai perlu tercatat sebagai penerima bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.

• Seisi Sidang Pembunuhan Hakim Jamaluddin Tertawa Dengar Saran Sopir ke Zuraida Hanum, Ada Fakta Baru

• Viral Munculnya Fenomena Dukhan Tanda Kiamat Jumat 8 Mei 2020, Ini Komentar MUI

• Pilu, Bocah 8 Tahun Dijemput untuk Karantina: Pakaian yang Dibawa Menyembul dari Kresek Indomaret

• Punya Minimarket Pribadi di Rumahnya, Ruben Onsu tempatkan 2 Pegawai untuk Menjaga Stok

Anggota DPRD Jateng, M Hendri Wicaksono, menuturkan para guru ngaji dan sebagainya itu turut membantu pemerintah dalam menenangkan masyarakat menghadapi situasi seperti saat ini.

"Sejauh ini mereka sudah banyak berkontribusi bagi banyak pihak, mulai dari memberikan pemahaman soal ibadah, hingga seterusnya," kata Hendri, Kamis (7/5/2020).

Sekretaris Komisi C DPRD Jateng itu menuturkan Pemprov Jateng telah menyampaikan anggaran sekitar Rp 2,20 triliun.

Itu sudah termasuk Rp 20 miliar realokasi anggaran yang dilakukan DPRD Jateng, dalam penanganan corona.

Dengan perincian, sekitar Rp 600 miliar untuk penanganan kesehatan, dan sekitar Rp 1,3 triliun untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi.

Legislator dari Fraksi PKB itu menegaskan guru ngaji selama ini memberi sumbangsih kepada masyarakat tanpa meminta gaji dan imbalan.

"Oleh karenanya, sudah saatnya pemerintah memikirkan mereka selama pandemi berlangsung," kata dewan dari Daerah Pemilihan Jateng IX (Temanggung, Wonosobo, Purworejo).

Hendri mencatat ada sebanyak 171.131 guru ngaji, madin dan TPQ di provinsi ini.

Sejauh ini juga sudah mendapat insentif dari pemerintah provinsi.

"Namun dengan adanya kasus corona ini, kita juga ingin mereka masuk dalam penerima bantuan."

"Karena bagaimana pun keberadaan mereka juga ikut kena dampak," terangnya.

Menurutnya, anggaran besar yang dikucurkan dalam penanganan corona jangan sampai sia-sia, mubazir, tidak tepat manfaat, dan tidak tepat sasaran.

"Anggaran juga harus akuntabel."

"Dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturannya, tidak terjadi duplikasi anggaran, dan betul- betul dibelanjakan sesuai kebutuhan rakyat," katanya.

Sejauh ini, kata dia, para wakil rakyat mendapat penugasan khusus untuk melakukan monitoring penanganan dan pencegahan Covid-19 di daerah pemilihan masing-masing.

Salah satu rekomendasi dari hasil monitoring adalah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi bencana nasional Covid-19 harus dilakukan secara terorganisir dengan baik.

"Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan."

"Sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri sendiri dan diluar kontrol," imbuhnya.

(mam)

• Bupati Mirna Ngamuk PAD Kendal Miliaran Rupiah Hilang Gegara Galian C Ilegal: Langsung Lapor Ganjar

• Pemkot Solo Gratiskan Rusunawa dari Mei hingga Agustus 2020

• Jumlah Pasien Positif Corona di Kudus Bertambah Tiga Jadi 40 Orang

• Petambak di Pantura Jateng Minta BUMN Beli Hasil Perikanan