Sri Sultan HB X Mulai Pertimbangkan Opsi PSBB di Yogyakarta, Ini Katanya

Ia menambahkan, bahwa pihaknya mendorong desa-desa untuk mendata pemudik dengan harapan dari awal masyarakat bisa menempatkan diri sebagai pelaksana dan bertanggung jawab minimal atas dirinya sendiri dan bukan semata-mata menjadi korban kebijakan pemerintah.

"Tidak sekadar objek Pemda tapi subjek dalam proses untuk mendisiplinkan diri bisa berpartisipasi seperti yang terjadi pada 2006 dan 2010. Kita terimakasih masyarakat saling membantu, itu karakter kita.

Tapi jangan hanya saling membantu tapi punya kesadaran mendisiplinkan diri tidak keluar kalau tidak penting," pungkasnya.

Sesuai karakter DIY

Ahli Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr Agus Heruanto Hadna, menyarankan agar Pemerintah Daerah DIY perlu untuk mulai mempertimbangkan PSBB, yang sesuai dengan karakter DIY.

“Karakternya adalah, bahwa desa, RW,dan RT lebih solid, partisipasi dan kepedulian masyarakat lebih tinggi, pengetahuan masyarakat yang lebih baik. Artinya, jika PSBB diterapkan, maka basisnya adalah komunitas,” terang Dr. Hadna, Kamis (14/5/2020).

Dr. Hadna, menyebutkan, kesadaran masyarakat di Yogyakarta dengan kearifan lokalnya, adalah alasan mengapa PSBB , jika diterapkan di Yogyakarta akan relatif berbeda dengan wilayah lain.

“Pikir saya, adalah model local wisdom yang selama ini dikembangkan di setiap wilayah dengan caranya masing-masing harus ditingkatkan dan dijaga. Yogyakarta, saya pikir memnuhi syarat itu,” imbuh Dr. Hadna.

Menyoal efektifitas penyekatan pemudik, Dr. Hadna, menambahkan, belum bisa diukur seberapa efektif penyekatan tersebut.

“Efektif dan tidaknya, masih perlu didalami. Tetapi, kalau kita melihat data yang ada saja, betapa susahnya menghalangi pemudik.

Yang penting untuk dilakukan adalah kebijakan yang intesif untuk mengatur mudik, harus tetap dijalankan.” tambah Dr. Hadna, yang merupakan tim ahli dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, ini.

Proses pemeriksaan kendaraan di Posko Terpadu Pemeriksaan Covid-19 di Kulon Progo (istimewa)
Belajar dari kasus Korea Selatan dan Wuhan, misalnya kasus baru muncul, justru setelah lockdown dilonggarkan.

“Belajar dari kasus itu, kalau beberapa analisis memperkirakan Jogja mencapai puncak, di bulan Juni pasca lebaran. Namun semestinya puncak-puncak itu diharapkan tidak terjadi. Dengan kata lain, Jogja harusnya terus landai, di bawah. Karena, masyarakatnya, relatif lebih melek pengetahuan,” terang Hadna.

Lebih lanjut, terkait masih adanya penambahan kasus positif, Hadna, menegaskan hal tersebut tidak bisa dihindarkan.

Namun dapat ditangani dengan kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah.