Undip Keluarkan Kebijakan Penyesuaian UKT di Masa Pandemi Virus Corona, Berikut Ini Ketentuannya

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) keluarkan kebijakan penyesuain Uang Kuliah Tunggal (UKT) di masa pandemi virus corona Covid-19.

Universitas Diponegoro (Undip) menindaklanjuti melalui Surat Edaran (SE) Rektor Nomor: 31/UN7.P/SE/2020 tentang Penyesuaian UKT dalam rangka memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang secara ekonomi terdampak Covid-19.

Hal itu dilakukan untuk mendapatkan penyesuaian golongan UKT semester gasal 2020/2021 dan/atau menyesuaikan waktu pembayaran UKT.

• Hanya 6 Jam Ada Temuan 4 Mayat di Semarang, Ini Penyebab Kematian

• Video Kecelakaan Tunggal di Jatingaleh Semarang, Korban Meninggal

• Update Virus Corona Kota Semarang Sabtu 20 Juni 2020, Kasus Positif Pedurungan Terus Bertambah

• Foto-foto Kunjungan Panglima TNI dan Kapolri di Mal Semarang, Semua Sesuai SOP

"Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap bencana nasional Covid-19," ucap Rektor Undip Prof Yos Johan Utama, Sabtu (20/6/2020).

Berikut adalah ketentuan-ketentuan penyesuaian golongan UKT di Undip yang terdiri dari pembebasan pembayaran UKT, penurunan golongan UKT; dan/atau penundaan pembayaran UKT, dan kenaikan golongan UKT.

"Penyesuaian berupa pembebasan UKT akan diberikan kepada mahasiswa yang orang tua/walinya mengalami dampak penurunan penghasilan secara absolut.

Sehingga tidak mendapatkan penghasilan sama sekali akibat wabah Covid-19," ucapnya.

Penyesuaian berupa penurunan golongan UKT dan/atau penundaan pembayaran UKT diberikan kepada mahasiswa yang orang tua/walinya mengalami dampak penurunan atau penundaan penghasilan secara signifikan.

"Penyesuaian berupa kenaikan UKT diberikan kepada mahasiswa yang orang tua/walinya mengalami dampak kenaikan penghasilan secara signifikan," ucapnya.

Penyesuaian golongan UKT dilakukan berdasarkan informasi dari mahasiswa dan orang tua/wali yang jujur dan berintegritas.

"Untuk pembebasan UKT, penurunan golongan UKT dan/atau penundaan pembayaran UKT tidak berlaku bagi mahasiswa dengan orang tua/wali yang secara ekonomi tidak terdampak oleh Covid-19.

Seperti ASN, Polri, TNI dan pejabat daerah/negara (Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, anggota DPR dan DPRD, Gubernur, Menteri)," ungkapnya. (kan)

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, 1 Keluarga Tenaga Kesehatan Meninggal Berturut-turut karena Corona

• Inilah 10 Kota di Jawa Tengah dan Kota-kota Lain Yang Bisa Melihat Gerhana Matahari Cincin Besok

• Cara Mengurus Kartu Indonesia Pintar

• PKM Semarang Diperpanjang Lagi 14 Hari Mulai 22 Juni, Tapi Ada Pelonggaran untuk Tempat Hiburan