Polemik POP, Yoyok Sukawi Minta Kemendikbud Lebih Bijak

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Akhir-akhir ini program yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yakni Program Organisasi Penggerak (POP) menuai banyak kritikan dari masyarakat.

Penyebabnya, tak lain karena Kemendikbud memasukkan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima dana bantuan POP yang angkanya mencapai Rp 20 Miliar per tahun.

Dampak dari polemik POP, tiga organisasi besar yakni NU, Muhammadiyah, serta PGRI memilih menarik diri dari program tersebut karena menilai kurang rasional.

• Ini Alasan Partai Nasdem Resmi Dukung Hendi-Ita di Pilwakot Semarang 2020

• Mayat Tanpa Identitas di Kampung Kali Semarang Ternyata Mimin Warga Pekunden

• Muncul Klaster Sosialita di Boyolali, Pemilik Salon di Banyudono Positif Covid, Ini Penjelasan DKK

• Tak Terima Diberhentikan, Perangkat Desa Rembang Ajukan Gugatan ke PTUN Semarang

Menurut Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi, Kemendikbud yang dipimpin Nadiem Makarim harus lebih bijak dalam mengelola anggaran POP.

Hal itu karena, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation merupakan program CSR yang dikelola sebuah kooperasi besar.

Apalagi beberapa waktu lalu Kemendikbud juga baru saja memberhentikan tunjangan profesi terhadap guru di Indonesia.

“Di situasi seperti ini, Kemendikbud harusnya lebih bijak. Kemarin baru saja melakukan rasionalisasi APBN karena dampak Pandemi Covid dengan mengurangi tunjangan profesi guru, ini justru mau memberi bantuan untuk program dari perusahaan besar.

Dana puluhan miliar itu lebih baik untuk kesejahteraan guru,” tutur Yoyok Sukawi dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jateng, Kamis (20/07/20).

Menurutnya hal ini tidak masuk akal, karena program dari perusahaan besar malah mendapatkan hibah yang dananya dari APBN.

"Padahal masih banyak penggerak pendidikan di Indonesia yang membutuhkan perhatian,” imbuh politisi Partai Demokrat ini.

Yoyok Sukawi juga menambahkan, dalam waktu dekat ini Komisi X akan segera memanggil Nadiem Makarim untuk menjelaskan polemik POP ini ke wakil rakyat.

Anggota parlemen dari Dapil I Jawa Tengah ini juga meminta Nadiem Makarim untuk berani memberhentikan program tersebut, walaupun mantan CEO Gojek ini sudah menyampaikan permintaan maaf kepada organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI.

“Kemendikbud harus berani membatalkan hibah ke CSR dua perusahaan besar ini.

Kalau sekadar minta maaf saya rasa tidak cukup,” tandasnya. (kan)

• Jepang Mulai Gusar dengan Aksi Pesawat Tempur China Sering Menyusup Wilayah Udara

• Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Tegal Bertambah, 1 di Antaranya Siswa SD Usia 8 Tahun

• Sholat Idul Adha di Masjid Agung Tegal: Jamaah Laki-laki di Masjid, Perempuan di Alun-alun

• Edi Subkhan: Penerapan Kurikulum Pembelajaran Daring Masa Pandemi Harus Sesuai Kondisi