Berita Semarang
DPRD Ingin Ada Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang Dilakukan Pemkot Semarang
DPRD Kota Semarang telah menyelesaikan reses masa persidangan II tahun 2020. Hasil reses juga telah dikumpulkan dan disampaikan kepada Pemerintah Kota
Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: muh radlis
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang telah menyelesaikan reses masa persidangan II tahun 2020.
Hasil reses juga telah dikumpulkan dan disampaikan kepada Pemerintah Kota Semarang.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, hasil reses dari masing-masing dewan berbeda di setiap wilayah.
Namun, mayoritas wakil rakyat menjumpai persoalan di masyarakat terkait pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Seorang Mahasiswa Kecelakaan di Mijen Semarang Meninggal di RS
• Ternyata Ini Alasan Dohan Hajar Mbah Hasyim hingga Berlumurah Darah di Jalan Pemuda Semarang
• Wajah Pemabuk Pukuli Mbah Hasyim Semarang, Sudah 4 Kali Keluar Masuk Penjara
• Bupati Mirna Akui Gajinya Tak Cukup Bayar Mahar Partai
Kemudian, persoalan banjir juga menjadi hal yang masih dikeluhkan.
"Banjir sekarang bukan di wilayah tengah tapi di barat seperti di wilayah Tugu.
Selain itu yang dikeluhkan juga terkait sarpras.
Hanya itu saja, yang lain tidak begitu banyak yang disoroti," ucap Pilus, sapaan akrabnya, Rabu (9/9/2020).
Di sisi lain, sambung Pilus, para wakil rakyat juga ingin mengetahui anggaran pandemi Covid-19 yang telah dilakukan refocusing.
Menurutnya, perlu adanya keterbukaan agar masyarakat juga mengetahui bahwa anggaran yang semula direncanakan untuk sarpras dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
"Teman-teman dewan ingin anggaran pandemi ini disampaikan berapa yang terserap, semua berapa, harapan dewan seperti itu," katanya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim mengatakan, masyarakat di dapilnya menginginkan ada skala prioritas pembangunan infrastruktur.
Apalagi, menjelang musim penghujan ini perlu ada pembenahan-pembenahan di lingkungan permukiman seperti jalan rusak, saluran, atau perbaikan jembatan.
"Meski anggaran sebagian dialokasikan untuk Covid, tapi masyarakat mengharapkan tetap ada skala prioritas pembanguanan yang sifatnya benar-benar dibutuhkan masyarakat," papar politisi Partai Gerindra
Tak berbeda jauh, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif juga menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan sarpras yang telah direncanakan melalui Musrenbangkel belum terlaksana akibat pandemi Covid-19.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/ketua-dprd-kota-semarang-kadarlusman-eka-meneh-eka.jpg)