Breaking News:

Pilkada 2020

Setelah PBNU, PP Muhammadiyah Juga Minta Pilkada 2020 Ditunda Demi Kemaslahatan

PP Muhammadiyah meminta KPU, Kemendagri, dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Editor: m nur huda
KOMPAS/TOTO SIHONO
Ilustrasi pilkada - Setelah PBNU, PP Muhammadiyah Juga Minta Pilkada 2020 Ditunda Demi Kemaslahatan 

Tahapan Pilkada Serentak 2020 terus berlanjut di 270 daerah meski pandemi Covid-19 kian meluas.

Kini, virus corona tipe 2 yang menyebabkan Covid-19 itu bahkan telah memapar sejumlah penyelenggara pilkada.

Pada awal September lalu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengumumkan, terdapat 96 pengawas pemilu ad hoc di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dinyatakan positif Covid-19.

Dari 96 pengawas yang dinyatakan positif, sebanyak 20 orang merupakan pengawas tingkat kecamatan.

Sedangkan 76 lainnya pengawas tingkat kelurahan/desa.

Ke-96 pengawas pemilu itu dinyatakan positif Covid-19 setelah melaksanakan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) atau pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020.

Pada 10 September Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dinyatakan positif Covid-19.

Kabar ini disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman. Tak berselang lama, giliran Arief yang dinyatakan positif Covid-19.

Hal itu diketahui usai Arief menjalani tes PCR atau swab test pada 17 September 2020.

Swab test ini dilakukan Arief untuk memenuhi syarat menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Bogor.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved