Breaking News:

Pilkada 2020

Setelah PBNU, PP Muhammadiyah Juga Minta Pilkada 2020 Ditunda Demi Kemaslahatan

PP Muhammadiyah meminta KPU, Kemendagri, dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Editor: m nur huda
KOMPAS/TOTO SIHONO
Ilustrasi pilkada - Setelah PBNU, PP Muhammadiyah Juga Minta Pilkada 2020 Ditunda Demi Kemaslahatan 

Paling baru, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19.

Hal itu disampaikan Pramono pada Sabtu (19/9/2020).

Sama seperti Arief, Pramono mengaku tak mengalami gejala apapun.

Merespons banyaknya penyelenggara yang positif Covid-19, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kembali mendorong agar penyelenggaraan Pilkada 2020 ditunda.

"Kami pun sebetulnya memang sudah mengusulkan pilkada ini ditunda lagi supaya juga tidak semakin menambah penularan (virus corona)," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati kepada Kompas.com, Jumat lalu.

Khoirunnisa mengatakan, semakin banyak penyelenggara pemilu yang positif Covid-19, kekhawatiran akan penularan virus corona di antara penyelenggara kian besar.

Apalagi, jika di saat bersamaan penyelenggara tak dilengkapi dengan alat pelindung diri yang mencukupi.

Sejak awal Perludem telah menyampaikan bahwa idealnya Pilkada tak digelar di situasi pandemi.

Sebab, bagaimanapun protokol kesehatan dirancang, pilkada tetap memaksa orang-orang untuk melakukan pertemuan. Padahal, hal itu berpotensi menyebarkan virus.

"Sebetulnya situasi pilkada nggak kawin (cocok) dengan situasi pandemi. Tahapan pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah," ujar Khoirunnisa.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved