Breaking News:

Pilkada Blora 2020

Pendamping Desa yang Tidak Netral di Pilkada Blora 2020 Telah Dijatuhi Sanksi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menekankan pentingnya netralitas bagi pendamping desa, Aparat Sipil Negara maupun TNI Polri.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: muh radlis
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Blora, Sugie Rusyono 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menekankan pentingnya netralitas bagi pendamping desa, Aparat Sipil Negara maupun TNI Polri.

Hal ini menyusul adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pendamping desa yang tidak netral dalam Pilkada Blora 2020.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Blora, Sugie Rusyono mengatakan, pendamping desa berinisial AM tersebut tidak netral lantaran turut serta dalam penyerahan dokumen perbaikan persyaratan salah satu pasangan calon.

Baca juga: Seorang Pria Mengamuk Setelah Diberi Tahu Tarif PSK Rp 150.000, Sabetan Celurit Menghentikannya

Baca juga: Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Warga Boyolali Tewas Kecelakaan Tabrak Truk di Tol Batang-Pemalang

Baca juga: Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Sahrul Gunawan Dikabarkan Tewas Kecelakaan, Ini Faktanya

Baca juga: 5 Hari Setelah Dinikahi Kapolres Kudus, Shita Gabung Pasukan Perdamaian PBB, Ini Kisah Cinta Mereka

Atas pelanggaran yang dilakukan AM, Bawaslu Blora meneruskan temuan tersebut ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil).

Kemudian yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi peringatan pertama oleh Dispermadesdukcapil Jawa Tengah.

Dalam surat tindak lanjut dari Dispermadesdukcapil Jawa Tengah Nomor 412.2/4882 tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima Bawaslu disebutkan sanksi peringatan diberikan setelah proses klarifikasi terhadap AM pada tanggal 9 Oktober 2020.

"Kami harap tidak ada lagu pelanggaran netralitas bagi ASN, TNI Polri atau pihak lain yang harusnya netral," kata Sugie, Kamis (15/10/2020).

Menurut Sugie, sanksi tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pendamping desa yang lain atau seluruh pihak yang harusnya netral untuk tidak memihak pada salah satu pasangan calon. (goz)

Baca juga: Dituding Tak Awasi Pelanggaran APK, Ini Jawaban Bawaslu Kabupaten Semarang

Baca juga: Fenomena Meranggasnya Daun Pohon Cengkeh Jadi Keluhan Para Petani di Batang

Baca juga: Sersan Pimpin LGBT di Tubuh TNI, Burhan Ingat Kasus Pertama yang Ia Tangani: Kini Pemicunya Berubah

Baca juga: PGN Siap Alirkan Gas dari Lapangan Kepodang ke Pembangkit Listrik Tambak Lorok Semarang

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved