Demonstrasi Besar-besaran Terus Berlanjut, PM Thailand Tolak Mundur

TRIBUNJATENG.COM - Aksi unjuk rasa besar tengah berlangsung di Bangkok, Thailand, sejak Kamis (15/10/2020).

Aksi itu melibatkan sedikitnya 10.000 orang, kebanyakan mahasiswa dan pelajar.

Para pengunjuk rasa berkumpul untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, amandemen konstitusi, dan reformasi Kerajaan Thailand.

Baca juga: Suami Kurung Istri di Toilet 1,5 Tahun, Tak Bisa Berdiri saat Ditemukan, Ini Kisahnya

Baca juga: Serangan 2 Rudal Armenia Merangsek ke Tengah Kota Azerbaijan, Warga Berlarian dari Puing

Baca juga: Alasan Demonstran Thailand Pakai Salam 3 Jari hingga Saat Iringan Kerajaan Melintas

Baca juga: Tiga Beton Pembatas di Tegal Roboh Diseruduk Avanza, Sopir Diduga Mabuk Masih Dicari

Dilansir dari AP News, Sabtu (17/10/2020), unjuk rasa berujung kericuhan terjadi pada Jumat (16/10/2020) malam, ketika polisi mencoba membubarkan massa dengan menggunakan meriam air dan gas air mata.

Akibat tembakan meriam air dan gas air mata, para demonstran berhasil dipukul mundur, dan polisi mulai mengambil alih lokasi unjuk rasa.

Sebagian besar peserta aksi mencari tempat berlindung di Universitas Chulalongkorn yang berada di dekat lokasi unjuk rasa.

Pernyataan resmi dari kepolisian Thailand mengatakan, beberapa pengunjuk rasa dan polisi terluka ketika pembubaran paksa dilakukan, sementara tujuh orang demonstran telah ditangkap.

Namun, seorang anggota parlemen oposisi, Pita Limjaroenrat, menyebutkan jumlah orang yang ditangkap mencapai 100 orang.

PM Thailand menolak mundur

PM Prayuth Chan-ocha pada Jumat (16/10/2020) mengatakan, ia tidak memiliki rencana untuk mengundurkan diri.

Dia menganggap dirinya tidak melakukan kesalahan apa pun.

Prayuth menyebutkan, pemerintahannya berharap dapat menghentikan keadaan darurat sebelum 30 hari.

"Jika situasinya membaik dengan cepat," kata Prayuth.

Pemerintah Prayuth telah mengeluarkan dekrit darurat untuk wilayah ibu kota pada Kamis, (15/10/2020).

Keadaan darurat melarang pertemuan publik lebih dari lima orang dan melarang penyebaran berita yang dianggap mengancam keamanan nasional.