Breaking News:

Berita Semarang

Dirut PT Ganesha Pondasi Jaya Karya Pengemplang Pajak Segera Disidangkan di PN Semarang

Imam Riawan Ramdhani dan Faisal Riawan Pamungkas, tersangka tindak pidana perpajakan atau pengemplangan pajak akan segera disidangkan.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: muh radlis
TRIBUN JATENG/M ZAENAL ARIFIN
Kasi Pidsus Kejari Kota Semarang, Setyawan Joko Nugroho. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Imam Riawan Ramdhani dan Faisal Riawan Pamungkas, tersangka tindak pidana perpajakan atau pengemplangan pajak akan segera disidangkan.

Pasalnya, jaksa Kejari Kota Semarang telah melimpahkan berkas perkara keduanya ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

"Perkaranya sudah kami limpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan," kata Kajari Kota Semarang melalui Kasi Pidsus Kejari Kota Semarang, Setyawan Joko Nugroho, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Tersangka Pembunuh Bocah Beserta Pemerkosa Ibunya Tewas di Sel Tahanan Mapolres

Baca juga: Syahnaz Sadiqah Ngaku Stres 15 Ekor Ular Ditemukan Kawasan Rumahnya, Ada Biawak Juga

Baca juga: Mieke Amalia Jatuh Cinta pada Tora Sudiro karena Hal Sederhana Ini

Baca juga: 7 Kapolres Pindah Tugas, Ini Nama Jajaran Polda Jateng dalam Mutasi Polri Terbaru

Tersangka Imam Riawan Ramdhani atau IR adalah Direktur Utama PT Ganesha Pondasi Jaya Karya (GPJK).

Sedangkan tersangka Faisal Riawan Pamungkas alias FR, menjabat sebagai direktur di perusahaan yang bergerak di penjualan dan pelayanan jasa pemasangan pipa beton itu.

Untuk sidang perdana, Setyawan masih menunggu penetapan dari Ketua PN Semarang.

Termasuk juga majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya.

"Jadwal sidangnya belum. Masih nunggu penetapan," ujarnya.

Imam Riawan Ramdhani dan Faisal Riawan Pamungkas ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana perpajakan oleh penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I Semarang.

Penyidik telah melimpahkan berkas perkara ke Kejari Kota Semarang, Senin (12/10/2020) kemarin.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Suparno mengatakan, tindak pidana perpajakan yang dilakukan kedua tersangka terjadi dalam kurun waktu Juni 2014 hingga Desember 2016.

Kedua tersangka dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

"Akibat perbuatan keduanya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di bidang perpajakan sekurang-kurangnya Rp 328,395 juta," jelasnya.

Suparno menjelaskan, modus operandi yang dilakukan kedua tersangka adalah tidak melaporkan faktur pajak atas nama perusahaan dan tidak menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut dalam kurun waktu tersebut.

"Sedangkan dari kami (DJP Jawa Tengah--red) telah menerbitkan faktur pajak serta memungut PPN sebesar 10% dari nilai jasa sesuai nilai pajak yang tercantum dalam faktur," tambahnya. (Nal)

Baca juga: Akhir 2020 Ditarget Mulai Groundbreaking Pembangunan Pusat MICE Futuristik di PRPP Semarang

Baca juga: Wabup Pati Tekankan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan bagi Pekerja

Baca juga: Bupati Beri Lampu Hijau Tempat Hiburan Malam di Banyumas Dibuka Kembali

Baca juga: UKSW Salatiga Mewisuda 902 Lulusan Secara Virtual

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved