Perbedaan UMR dan UMK serta UMP yang Perlu Diketahui

TRIBUNJATENG.COM - Berikut perbedaan UMR dan UMK serta UMP yang sekarang tengah menjadi topik nasional.

Masih banyak yang belum tahu perbedaan UMR dan UMK serta UMP dalam pengupahan di Indonesia.

Perbedaan UMR dan UMK serta UMP ini terjadi karena dalam penetapan pengupahan ada sejumlah skema yang biasa diterapkan.

Pemilihan skema ini kemudian memengaruhi besaran upah yang diterima pekerja dari pengusaha.

Baca juga: Ini Daftar UMK Jateng 2020 Kabupaten Kota di Jawa Tengah, Resmi Diumumkan Ganjar Pranowo

Baca juga: Ganjar Naikkan UMP Jateng 3,27 Persen, UMK Tak Boleh Kurang dari Rp 1.798.979

Baca juga: Ini Besaran Tunjangan PNS dan Gaji Pokok yang Diterima Setiap Bulan

Baca juga: Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta Merak, Truk Dump Lindas Sedan PJR

Besarannya sangat tergantung dari masing-masing daerah yang umumnya menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lain.

Upah minimum yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja ini umumnya ditetapkan setiap tahun sekali.

Kenaikan upah minimum dibahas bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau lebih dikenal dengan tripartit.

Dalam skema pengupahan, orang mengenal Upah Minimum Regional (UMR).

Meski sering jadi pakem dalam penyebutan upah, skema pengupahan dengan model UMR sebenarnya sudah tak lagi digunakan.

Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.

Aturan ini kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, sehingga secara tidak langsung UMR kini sebenarnya sudah tak berlaku lagi.

Dalam regulasi lawas itu, dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.

Dalam proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Istilah UMR kemudian digantikan dengan UMP dan UMK.

Meski dalam praktiknya tak lagi digunakan, UMR masih sering digunakan dalam penyebutan upah minumum.

Sebagian orang lebih sering menyebut UMR ketimbang menggunakan UMP dan UMK.

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, istilah UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Adapun UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Berarti sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II.

UMP merupakan perubahan nama dari UMR Tingkat I yang penetapannya dilakukan oleh gubernur.

UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II merupakan standar upah minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota, meski penetapannya tetap dilakukan oleh gubernur tapi besarannya diusulkan oleh bupati atau wali kota.

Kapan UMP diterapkan? Apakah tidak bertentangan dengan UMK?

Jadi jika suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, gubernur menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut. 

Gubernur Ganjar Pranowo baru saja menaikkan UMP Jawa Tengah sebesar 3,27 persen.

Dari UMP 2020 sebesar Rp 1.742.015 menjadi Rp 1.798.979 pada 2021.

Dengan mengacu angka tersebut, Dewan Pengupahan di kabupaten/kota akan melakukan rapat membahas UMK. (*)

Baca juga: Mengenal Irjen Ignatius Sigit, Kadiv Propam yang Meninggal, dari Salatiga hingga di Densus 88

Baca juga: Jadwal MotoGP 2020 Seri Eropa, Yamaha Putar Otak Perbaiki M1 yang Tak Punya Kecepatan

Baca juga: Sinopsis Shehrazat Drama Turki Tayang Kembali di ANTV Setiap Hari Pukul 21.00 WIB Mulai 2 November

Baca juga: Suami Sibuk Kerja, Istri Kesepian Akhirnya Selingkuh dengan 300 Pria Dalam 2 Tahun

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Perbedaan antara UMR, UMK, dan UMP"