Tim Medis dan Anggota TNI Polri yang Punya Riwayat Hipertensi Tak Akan Diikutkan Vaksinasi Covid-19

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Tim medis, TNI Polri akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. 

Pemerintah pusat menargetkan vaksinasi tersebut dilakukan Januari mendatang. 

Meski demikian, ada catatan khusus dalam vaksinasi yang akan dilakukan tahun mendatang. 

Di mana tim medis atau TNI Polri yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi atau hipertensi tidak akan mengikuti vaksinasi. 

Menurut Kepala Dinkes Kabupaten Batang, Mukhlasin, bagi tim medis dan anggota TNI Polri yang memiliki riwayat hipertensi tidak akan mengikuti vaksinasi. 

"Meski akan dilakukan Januari mendatang, namun pengecualian bagi tim medis atau anggota TNI Polri yang punya riwayat hipertensi," katanya saat ditemui Tribunjateng.com di Kantor Bupati Batang, Kamis (10/12/2020).

Dilanjutkannya, hingga kini Dinkes tengah melakukan pendataan terhadap tim medis dan anggota TNI Polri yang akan mengikuti vaksinasi. 

"Data realnya belum ada karena kami masih melakukan pendataan, dan perlu dilakukan pemeriksaan apakah yang bersangkutan punya riwat penyakit atau tidak," jelasnya. 

Menurut Mukhlasin, pendataan yang dilakukan nantinya akan terhubung dengan pusat melalui aplikasi berbasis online. 

"Karena data belum terkumpul secara valid, jadi kami beluk bisa mengajukan jumlah vaksin Covid-19 yang dibutuhkan untuk Kabupaten Batang," tambahnya.

Vaksin tersebut akan mulai didistribusikan akhir Desember mendatang. 

Satgas Covid-19 nasional menargetkan 107 juta vaksin akan didistribusikan secara bertahap. 

Sementara untuk tingkat daerah, Satgas Covid-19 akan memberikan vaksin sesuai permintaan. 

Dijelaskan Brigjen Pol (Purn) Oneng Subroto selaku Liaison Officer (LO) Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, setiap provinsi bisa mengajukan jumlah permintaan vaksin. 

"Misal di Jateng yang penduduknya mencapai 34 juta, berarti bisa mendapatkan sekitar 11 juta," katanya saat berkunjung ke Kabupaten Batang, Selasa (1/12/2020).

Ia menuturkan, kemungkinan setiap provinsi mendapatkan jumlah vaksin sepertiga dari total penduduk. 

"Setelah itu tinggal dibagikan ke tiap daerah, tentu dengan porsi yang berbeda," katanya. 

Dilanjutkannya, yang pertama mendapatkan vaksinasi adalah petugas medis. 

"Lalu ke petugas keamanan, ASN, dan yang terakhir masyarakat dengan usia 17 hingga 58 tahun," tambahnya.

Selain vaksin gratis untuk para tenaga medis, pemerintah juga menyiapkan 32 juta vaksin Covid-19 gratis bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan yang tidak memiliki penyakit penyerta atau Komorbid, dengan rentang usia 19-59 tahun.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Rabu (9/12).

”Pemerintah menyiapkan 32 juta (untuk vaksin gratis), mereka yang penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, di mana mereka yang tanpa komorbid dan juga usianya antara 19 sampai dengan 59 tahun,” ujar Airlangga.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu mengatakan, saat ini belum semua penduduk yang akan mendapat vaksin.

Program vaksinasi Covid-19 sendiri dilakukan bertahap hingga tahun 2022.

Alasannya, pengadaan vaksin Covid-19, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral masih terus diupayakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia.

”Vaksin ini bukan sesuatu yang sifatnya instan tetapi ini adalah yang berjangka waktu 2020, 2021 sampai dengan 2022,” ujar Airlangga.

Untuk tahap awal, pemerintah akan memberikannya kepada tenaga kesehatan dan aparat TNI dan Polri sebagai frontliner.

Lalu diikuti oleh kelompok rentan, serta masyarakat umum.

Airlangga memastikan tahapan-tahapan pemberian vaksin Covid-19 ini telah sesuai dengan standar WHO.

”Ada tahapan prioritas, karena prioritas kita mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan juga saran mereka yang expert," kata dia.

Untuk 32 juta orang yang termasuk program vaksinasi pertama diharapkan mereka dapat membentuk herd imunity atau kekebalan kelompok.

”Jadi pertama tentu vaksin ini bertahap dan tentu kalau teorinya kan ada yang namanya herd imunity,” ujarnya.

Sambil menunggu kebutuhan vaksin cukup, masyarakat diharapkan  tetap patuh dan displin menjalankan protokol kesehatan 3M.

Airlangga menyampaikan, pemerintah juga terus berupaya memaksimalkan 3T testing, tracing, dan treatment.

"Tetap 3M menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan yaitu norma itu tetap harus dijalankan arena vaksin itu akan berjalan secara bertahap," jelas Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sendiri bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19.

Kemudian mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

Selanjutnya mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. (bud)