71 Guru Honorer K2 Kudus Temui Plt Bupati Hartopo, Ada Apa?

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Setelah tertunda lebih dari satu tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengumumkan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2019, pada hari Jumat (15/1/2021).

Kendati demikian, pengumuman itu membuat sejumlah sejumlah guru honorer K2 Kabupaten Kudus yang tidak memenuhi syarat (TMS) menemui Plt Bupati Kudus, Hartopo, Senin (18/1/2021).

Sejumlah guru itu menanyakan berkas-berkasnya yang dianggap tid‎ak memenuhi syarat di ruangan tertutup.

Namun saat hendak diwawancarai, tak ada satu pun guru honorer K2 yang ‎berbicara dan berusaha menghindari awak media.

Berdasarkan informasi di lapangan, tertundanya pengumuman hasil seleksi PPPK 2019 karena adanya laporan terkait K2 honorer 'siluman'.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, Catur Widiyatno mengatakan sudah mengumumkan hasil seleksi PPPK 2019 pada hari Jumat pekan lalu.

Rencananya pembekalan akan dimulai pada hari Selasa (19/1/2021‎) besok, namun sejumlah guru honorer tidak memenuhi syarat mendatangi Plt Bupati Kudus terkait nasib mereka.

"Mereka datang untuk mengklarifikasi sudah masuk passing grade, tetapi dinyatakan TMS," jelas dia.

Namun pihaknya sudah menjelaskan, tidak memenuhi syaratnya mereka dari hasil investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Audit kepegawaian itu dilakukan karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencium adanya dugaan kecurangan.

"‎Kami sendiri tidak tahu tidak memenuhi syaratnya dimana, yang tahu itu BKN dari hasil investigasinya," jelas dia.

Sehingga pihaknya menjelaskan, kepada sedikitnya 71 guru honorer K2 yang tidak memenuhi syarat tersebut.

"Mereka sudah dijelaskan semua dan memakluminya," ujarnya.

Pihaknya telah mengumumkan 73 guru honorer yang lulus passing grade dan memenuhi syarat.

"Selain guru juga ada 26 orang penyuluh," ucapnya.