Nadiem Makarim Luncurkan Merdeka Belajar Program Sekolah Penggerak

JAKARTA, TRIBUN - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7 yaitu program sekolah penggerak. Peluncuran dilakukan secara daring di Jakarta.

Dalam keterangan tertulisnya, Nadiem mengatakan, program sekolah penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam profil pelajar pancasila.

"Program ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global," katanya, Selasa (2/1/2021).

Secara umum, program sekolah penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan.

"Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, kita akan ciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan," paparnya.

Program sekolah penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Intervensi yang dilakukan akan diterapkan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, ruang lingkup program sekolah penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta dan pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Tujuan besar program ini adalah kemudian terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi sekolah penggerak.

"Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM," jelasnya.

Program ini akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi sekolah penggerak.

Pada tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kabupaten/kota. Untuk tahun ajaran 2022/2023, akan melibatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota.

"Kemudian, untuk tahun ajaran 2023/2024, kita akan libatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak," terangnya.

Pendaftaran program sekolah penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah. Pendaftaran dibuka untuk kepala sekolah semua jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB. Bagi kepala sekolah yang ingin menjadi bagian dari program ini dapat segera mendaftar sebelum 6 Maret 2021 mendatang.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program sekolah penggerak. Program ini, katanya, adalah bagian dari peta jalan pendidikan merdeka belajar yang sudah memasuki episode ke-7.

"Ini adalah upaya percepatan transformasi pendidikan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, program ini adalah bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali dicanangkan Kemendikbud. Menurut Syaiful Huda, kebijakan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap stigma sekolah unggulan.