Tolak Kebijakan Biden Bekukan Penjualan Senjata ke Saudi, Inggris: Kami Punya Tanggung Jawab Sendiri

TRIBUNJATENG.CO, LONDON - Inggris menolak untuk bergabung dengan langkah Amerika Serikat ( AS) yang membekukan penjualan senjata ke Arab Saudi untuk kegunaan penyerangan di Yaman.

Presiden Joe Biden mengumumkan penangguhan penjualan senjata ke Arab Saudi pada pekan lalu, sebagai bentuk pemenuhan janji kampanyenya.

Pada Senin (8/2/2021), Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly mengatakan pihaknya telah memperhatikan tinjauan AS dalam kebijakan penjualan senjata ke Arab Saudi.

• Diancam KKB Papua, Bupati Intan Jaya & Pegawai Pemkab Tak Berani Ke Kantor, Takut Dieksekusi

• Tak Ingin Harta Kekayaan Diungkap, Ratu Elizabeth II Diisukan Lobi Sejumlah Pejabat Inggris

• AS Kirim 1.300 US Army Ke Indonesia, KSAD Jenderal Andika Perkasa: Kami Akan Temani Mereka

• Gara-gara Geber Motor, Pengendara Motor di Bojonegoro Dikeroyok Pemuda hingga Tewas

Ia kemudian mengatakan lisensi penjualan senjata Inggris dikeluarkan dengan sangat hati-hati untuk memastikan tidak mengakibatkan pelanggaran hukum kemanusiaan.

Cleverly menambahkan, "Keputusan AS dalam penjualan senjata adalah keputusan untuk AS.

Inggris memiliki tanggung jawab sendiri yang sangat serius dalam ekspor senjata."

"Kami terus menilai semua lisensi ekspor senjata sesuai dengan kriteria perizinan yang ketat," lanjutnya, seperti yang dilansir dari The Guardian pada Senin (8/2/2021).

Arab Saudi mewakili 40 persen dari total ekspor senjata Inggris antara 2010 dan 2019.

Tobias Ellwood, ketua Konservatif dari komite pertahanan, mendesak Inggris “untuk menyelaraskan dirinya sepenuhnya dengan sekutu keamanan terdekatnya dan mengakhiri ekspor senjata serupa yang terkait dengan perang".

"Kebijakan AS sangat disambut dan merupakan ujian besar pertama kami tentang apa arti global Inggris dalam praktik," ucapnya.

Menurut Ellwood, penangguhan penjualan senjata AS dirancang untuk menciptakan kondisi bagi pembicaraan damai.

Sekretaris luar negeri bayangan, Lisa Nandy, mengatakan kepada anggota parlemen "perdagangan senjata Inggris dan dukungan teknis menopang perang di Yaman...Keputusan AS tentang penjualan senjata membuat Inggris kehilangan langkah berbahaya dengan sekutu kita dan semakin terisolasi".

Menyoroti peran Inggris sebagai anggota dewan yang memimpin negosiasi dan rancangan undang-undang PBB di Yaman, Nandy berkata, "Inggris tidak bisa menjadi pembawa damai dan pedagang senjata dalam konflik ini."

Nandy mengatakan Kementerian Luar Negeri telah berjanji bahwa hak asasi manusia adalah tujuan utamanya, namun para menteri gagal pada tes pertama ini.

Jika Inggris tetap melakukan penjualan senjata, itu merupakan jeda pertama dengan pemerintahan Biden dan menunjukkan keengganan Inggris untuk membuka pelanggaran dengan sekutu Negara Teluknya.