Proyek Tol Semarang-Batang, Disdik Masih Tunggu Pembayaran Penggantian Lahan SMPN 16 Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Proyek Jalan Tol Semarang - Batang masih meninggalkan penggantian lahan yang belum terbayarkan yakni penggantian lahan SMPN 16 Semarang.

Kondisi SMPN 16 Semarang kini menyisakan separo lahan pasca proyek pembangunan tol Semarang - Batang. Rencananya, bangunan sekolah itu akan dipindahkan ke lokasi lain yang lebih memadai. Namun, pembayaran penggantian lahan belum kunjung terealisasi. 

Nilai penggantian lahan dan banguan SMPN 16 Semarang sebesar Rp 123 miliar. Rinciannya, Rp 112 miliar untuk tanah dan Rp 11 miliar untuk bangunan. Total nilai tersebut hingga saat ini belum dibayarkan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri menyampaikan, pihaknya masih menunggu pembayaran penggantian untuk lokasi baru SMPN 16 Semarang.

Belum terbayarnya penggantian lahan, kata dia, lantaran proyek Jalan Tol Semarang - Batang sudah dihapus dalam proyek strategis nasional (PSN) seiring diterbitkannya Perpres 109.

"Itu tidak cuma di Semarang saja tapi beberapa tempat lain. Ini dari Kementrian PUPR sudah melayangkan surat untuk dimasukan kembali ke proyek strategis nasional. Kami tinggal nunggu perpresnya," terang Gunawan, Kamis (14/2/2021).

Dia berharap, dalam waktu dekat pembayaran penggantian lahan sudah dapat dilakukan. Namun, hal itu bergantung pada Pesiden RI, Joko Widodo, terkait perpres yang baru.

Ditekankan Gunawan, lahan pengganti SMPN 16 Semarang sudah ditentukan dan tinggal melakukan pembayaran kepada pemilik lahan. Rencananya, SMPN 16 akan dibangun di Jalan Prof Hamka, tepatnya sebelah Pizza Hut Ngaliyan. Menurutnya, lahan pengganti lebih luas dibanding lahan SMPN 16 yang tergerus proyek Jalan Tol Semarang - Batang.

Di samping itu, pihaknya pun sudah menyiapkan desain untuk pembangunan SMPN 16 Semarang. Begitu penggantian lahan cair, pembangunan akan langsung dilaksanakan.

"Begitu pembayaran, kami bangun.
Yang jelas lebih bagus, lebih representatif," ucapnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, penggantian lahan pengganti SMPN 16 Semarang secara kebijakan tidak ada permasalahan. Hanya saja, teknis pembayarannya yang masih ditunggu.

"Pertama, ada perpres. Ada perubahan reschedule pembayaran. Posisi, kami tinggal menunggu. Itu kan goverment to government antara Pemerintah Pusat dan Pemkot. Maka, yang bayar nanti kementrian," jelas Anang.

Dia akan menunggu mengenai teknis pembayaran dari Pemerintah Pusat. Jika tidak ada perkembangan hingga Maret ini, selaku wakil rakyat, pihaknya akan berkomunikasi kembali dengan Pemerintah Pusat atau satker yang betugas di Semarang.

"Kami ingin Juli saat tahun ajaran baru, jika sudah masuk pembelajaran luring bisa di sekolah baru. Secara teknis kalau uang turun, membangun sekolah baru setidaknya 90 hari selesai," ujarnya. (*)