Demonstran Myanmar Lawan Balik Junta Militer, Bom Molotov dan Ketapel Jadi Senjata

TRIBUNJATENG.COM, NAY PYI TAW - Demonstran Myanmar melakukan perlawanan balik terhadap aksi represif pasukan keamanan dalam meredam unjuk rasa yang terus meluas. Hal itu dilakukan dengan bom molotov dan ketapel.

Perlawanan tersebut dilakukan para demonstran pada Rabu (17/3), setelah setidaknya lebih dari 200 orang tewas dalam aksi unjuk rasa menentang kudeta militer sejak 1 Februari lalu.

Di Kalay, barat laut Myanmar, setidaknya dua orang ditembak mati pada Rabu, menurut media lokal dan foto-foto para korban yang beredar di media sosial.

Pada Rabu malam waktu setempat, asap dan kebakaran terlihat di Kalay dan Yangon, sebagaimana dilansir Associated Press. Asap dan kebakaran tersebut tampaknya berasal dari barikade buatan demonstran yang dibakar oleh pasukan keamanan.

Sebagian besar dari aksi demo yang sebelumnya berlangsung damai, kini mulai berubah pada Rabu. Setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan, demonstran awalnya melarikan diri. Namun, beberapa saat kemudian mereka kembali.

Demonstran merangkak mendekati barikade yang sudah dibuat sebelumnya. Beberapa di antara mereka kemudian melemparkan bom molotov, sementara yang lain melepaskan proyektil dari ketapel.

Adapun, Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, sampai saat ini sudah tercatat lebih dari 200 orang tewas dalam bentrokan antara aparat keamanan Myanmar dan pedemo sejak kudeta pada 1 Februari lalu.

Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet mengatakan, situasi di Myanmar semakin mengkhawatirkan, terutama setelah darurat militer diberlakukan, dan pemutusan layanan internet terjadi pada beberapa kota pusat kerusuhan demonstran dan aparat terjadi.

"Kemarin kami diberitahu bahwa 149 orang meninggal, dan sekarang kami bisa katakan 202 orang tewas sejak 1 Februari, termasuk 121 orang meninggal sejak Jumat pekan lalu," katanya, kepada CNN, Rabu (17/3).

Bisa lebih

Bachelet menyatakan, angka kematian diperkirakan masih bisa lebih banyak lagi, karena badan PBB belum memiliki akses ke beberapa daerah lain yang berpotensi memiliki jumlah kematian yang lebih tinggi lagi.

Selain korban tewas, ia berujar, sedikitnya sudah ada 2.400 lebih orang yang ditahan junta militer. Militer juga mengancam menjatuhkan hukuman mati terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta, terutama di kota-kota yang telah ditetapkan status darurat militer.

Ancaman hukuman mati itu diajukan Badan Pemerintahan Militer Myanmar, Dewan Administrasi Negara (SAC). SAC mengumumkan penerapan darurat militer di sejumlah kota seperti Hlaing Tharyar, Shwepyithar, Dagon Selatan, Dagon Seikkan, dan Okkalapa Utara di Yangon, Mandalay, serta sejumlah tempat lain yang menjadi pusat kerusuhan pedemo pro-demokrasi dengan aparat keamanan.

Melansir portal berita lokal independen, The Irrawaddy, stasiun televisi pemerintah, MRTV, melaporkan komandan militer daerah Yangon telah diberi mandat administratif, peradilan, hingga militer di wilayah itu.

Dengan mandat itu, komandan regional Yangon berwenang mengadili secara militer setiap orang yang melakukan satu dari 23 pelanggaran yang ditetapkan dalam situasi darurat militer di kota-kota tersebut.