Breaking News:

Kisruh Partai Demokrat

Demokrat Jateng Apresiasi Keputusan Pemerintah yang Tidak Akui Moeldoko dan KLB Deli Serdang

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Tribun Jateng/ Mamdukh Adi
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Demokrat Jateng, Kartina Sukawati 

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto  

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG- Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang diajukan kubu Moeldoko.

Hasil itu disampaikan setelah Kemenkumham melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat yang dimohonkan setelah KLB di Deli Serdang Sumatera Utara Maret silam.

Merespon hal tersebut, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah bersyukur atas sikap pemerintah yang telah menolak permohonan kepengurusan Demokrat versi KLB tersebut.

Baca juga: Kisruh Kudeta Partai Demokrat, Kubu KLB Ditolak, Kader DPC Kota Semarang Gelar Potong Rambut

Baca juga: Pemerintah Tolak Permohonan Pengesahan Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Ada Kelengkapan Tak Terpenuhi

Baca juga: 13 Kader Partai Demokrat Sumsel yang Ikut KLB Deli Serdang Dipecat, Mayoritas Caleg Gagal

Baca juga: Demokrat AHY Sebut KLB Deliserdang Dilatarbelakangi Dendam Nazaruddin dari Balik Jeruji

 

"Kami dari DPD Jateng dan seluruh jajaran serta DPC se-Jateng serta di tingkat PAC, ranting, dan anak ranting sujud syukur. Keadilan sudah ditegakkan dan terimakasih kepada pemerintah terutama bapak Presiden Jokowi yang sudah berlaku adil bagi kami semua," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Demokrat Jateng, Kartina Sukawati kepada Tribun Jateng, Rabu (31/3/2021).

Menurutnya, keputusan dari Kemenkumham ini merupakan kebahagiaan bagi jajaran Demokrat khususnya di Jateng. Dengan begitu, kata dia, demokrasi di Indonesia masih tegak berdiri.

Menyikapi hal ini, pihaknya akan mengadakan syukuran sebagai bentuk terima kasih kepada Yang Maha Kuasa.

"Kami syukuran tapi bukan euforia mewah-mewah. Dan juga khataman Alquran serta santunan anak yatim. Kami sangat bersyukur atas hasil yang kami terima ini," kata anggota DPRD Jateng dari Fraksi Demokrat ini.

Ia menilai dalam pemeriksaan dan verifikasi berkas kubu KLB Demokrat, pemerintah tidak gegabah dalam memutuskannya. Dengan berlandaskan aturan yang ketat, kata dia, tentunya tidak akan melanggar Undang Undang.

Meskipun demikian, lanjutnya, jika ada ketidakpuasan dari kubu KLB, nantinya tidak akan lagi berhadap dengan kubu Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), namun akan berhadap dengan pemerintah.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rival al manaf
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved