Menuju Banyumas Bebas Stunting 2024, Bupati Achmad Husein Meluncurkan Forum Jaga Stunting

Penulis: Permata Putra Sejati 

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Achmad Husein meluncurkan Forum Jaga Stunting Banyumas (Jatingmas) dan buku sakunya, Senin (14/6/2021) di Pendopo Si Panji.

Kegiatan dihadiri oleh 7 OPD yang terkait penanganan stunting, yaitu Bappedalitbang, Dinsospermasdes, Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, Dinpertan KP, Dinas Pendidikan dan Dinperkim.

Forum ini merupakan media untuk menguatkan tugas para Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berkecimpung di bidang penanggulangan stunting.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Banyumas, Widarso menyatakan, stunting merupakan tanggungjawab semua pihak dan diperlukan sinergitas semua lapisan agar penanganan stunting berjalan secara terkoordinir.  

Baca juga: Wali Kota Pekalongan Aaf: Ponpes Salafiyah Syafii Akrom Kita Lakukan Lockdwon Lokal

Baca juga: Banyak RS di Kota Semarang Penuh, Hendi Akan Buka 4 Tempat Karantina Baru

Baca juga: Marak Aksi Teror Lempar Batu, Polres Semarang Duga Pelaku Terorganisir

"Diharapkan melalui forum ini upaya penanggulangan stunting antar OPD, maupun para Kader LKD berlangsung sinergis dan tidak ada overlapping tugas di lapangan," katanya kepada Tribunjateng.com, dalam rilis. 

Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan, saat ini Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten dengan tingkat prevalensi stunting yang sudah mendekati target yaitu 14 persen di tahun 2024. 

Saat ini, Kabupaten Banyumas berada di angka 14,2 persen yang artinya masih butuh kerja keras dari berbagai pihak dalam penanggulangan stunting.

Perlu disadari, permasalahan stunting adalah tanggungjawab semua pihak. 

Oleh karena itu, penanganan stunting harus dilakukan lintas sektoral. 

"Dengan launching-nya Forum Jatingmas dan Buku Saku Jatingmas pada hari ini, saya berharap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang merupakan salah satu ujung tombak dalam penanggulangan stunting di tingkat desa diperkuat lagi peran dan tugasnya," jelasnya. 

Kader lembaga kemasyarakatan desa tersebut antara lain kader RT, kader RW, kader PKK, kader Posyandu atau Kader Pembangunan Manusia (KPM). 

LKD bertugas mengadvokasi, mengedukasi maupun mendata keberadaan kasus stunting di wilayah kader. 

Selain itu, OPD terkait dalam penanggulangan stunting harus mampu bersinergi dan tidak ada lagi over lapping dalam pelaksanaan tugasnya.

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Besok Rabu 16 Juni 2021, Gemini Bisa Saja Seseorang Datang untuk Buatmu Belajar

Baca juga: Video 27 Santri Positif Covid-19 Setelah Haflah Akhirussanah

Baca juga: Isu Harun Masiku Ditembak Mati, Penyidik KPK Beberkan Fakta hingga Pengakuan Keluarga

Menurut Bupati, salah satu penyebab masih cukup tingginya stunting ini adalah masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya periode 1.000 hari pertama kehidupan seperti konsumsi gizi yang sehat dan seimbang; serta Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).