Kala Usaha Transportasi di Jateng Terancam Gulung Tikar Akibat Pandemi Covid-19

Zyen berharap pemerintah bersedia audiensi dengan para pelaku usaha transportasi, untuk mendengarkan keluhan dan memberikan solusi, tidak hanya menerapkan aturan yang harus dipatuhi.

"Mungkin kami bisa diberdayakan untuk bantuan seperti support armada bagi tenaga medis, walaupun ibarat kata sewa atau tidak dibayar sepenuhnya, setidaknya itu meringankan," tandasnya.

Ketua Bidang AKAP dan Aglomerasi Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jateng, Hadi Mustofa mengungkapkan, pendapatan awak angkutan selama pandemi ini bisa dikatakan lebih kecil daripada buruh bangunan.

"Dalam sehari biasanya setor Rp 150 ribu, sekarang Rp 30 ribu. Selama pandemi, dampak ke transportasi sangat terasa. Tapi kami harus mendukung upaya pemerintah," katanya, baru-baru ini.

Menurut dia, sebelum pandemi, awak angkutan tidak terdaftar sebagai warga miskin. Namun, ketika pandemi langsung, mereka menjadi warga paling miskin. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Sudah banyak keluhan dari para pelaku usaha dan awak transportasi angkutan darat.

Di saat golongan warga lain mengantre di bank untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, Hadi berujar, awak angkutan tidak mendapatkannya.

Sehingga, ia berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap nasib para pengusaha dan awak angkutan transportasi darat.

"Kami mendukung pemerintah, ini tujuan mulia untuk mencegah penyebaran covid. Harapannya, nasib para pengusaha dan awak transportasi diperhatikan. Pengusaha diberi insentif berupa pajak misalnya, karena saat ini banyak pengusaha yang tidak bayar pajak karena ya memang tidak mampu," tegasnya.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menyebut, ada sektor yang terdampak yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Tidak hanya pengusaha, tapi juga awak atau pengemudi transportasi angkutan darat.

"Kalau pilot, masinis, mereka kan gaji bulanan. Kalau sopir kan upah, kalau tidak kerja ya tidak dapat uang. Semoga mereka dapat perhatian.

Tahun lalu, pemerintah pusat memberikan subsidi, tapi agak kurang tepat sasaran, karena Organda tidak diajak. Bukan soal jumlahnya, tapi perhatiannya," kata akademisi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang itu.

Menurut dia, harus ada insentif dari pemerintah pusat atau daerah terkait dengan nasib mereka. Relaksasi angsuran atau pajak dan retribusi juga bisa diberikan kepada para pengusaha bus. (idy/mam)

Baca juga: Not Angka Pianika Kamu & Kenangan Maudy Ayunda Lengkap dengan Liriknya

Baca juga: Kesedihan Kiki Fatmala dan Ayu Azhari dengan Meninggalnya Wan Abud

Baca juga: Jangan Keliru, Ini 4 Tips Memilih Sosis yang Bagus, Aroma dan Warna Menentukan Rasa

Baca juga: Sinopsis Live Action Anime Samurai X Seri ke 4 Rurouni Kenshin: The Final, Telah Tayang di Netflix