Penanganan Corona
Epidemiolog Tanggapi Wacana PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 6 Minggu, Begini Penjelasannya
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman menilai, PPKM Darurat di Indonesia harus diperpanjang.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman menilai, PPKM Darurat di Indonesia harus diperpanjang.
"Bukan mungkin lagi, memang harus diperpanjang" kata Dicky Rabu (14/7/2021).
Ini bukan tanpa alasan. Situasi Indonesia saat ini dinilai pakar penyakit menular tidak terkendali.
Mulai dari angka positivity rate yang sangat tinggi jauh di atas 10 persen dan tingkat pertumbuhan kasus yang masih tinggi.
• Video Viral Warga Tegal Angkat Motor dan Gerobak Lewati Beton Pembatas
• Irwansyah Terpapar Covid-19 meski Dua Minggu Tak Keluar Rumah
• Strategi bank bjb Tetap Tumbuh Positif di Tengah Pandemi Covid-19
• Jalan Sutan Syahrir Solo Ditutup saat PPKM Darurat, Petugas Beri Waktu Pedagang untuk Bongkar Muat
Selain itu, kita juga masih menghadapi beban di fasilitas kesehatan (faskes) dan angka kematian yang tinggi.
Dari fakta tersebut, Dicky mengatakan, bahwa sudah jelas PPKM Darurat di Indonesia harus diperpanjang.
"Kalau menurut saya, itu sudah bukan pertanyaan apakah harus diperpanjang atau tidak. Itu sudah jelas harus diperpanjang," katanya.
Selain itu, kebijakan PPKM darurat juga harus terus dievaluasi setiap dua minggu sekali.
Menurut Dicky, setidaknya PPKM darurat perlu diterapkan hingga enam minggu ke depan.
"Karena ini (PPKM darurat) bukan strategi yang optimal atau ideal. Jadi enam minggu pun kita harus berupaya untuk betul-betul melakukannya dengan implementasi yang optimal," jelasnya.
Sepakat dengan Dicky, peneliti senior terkait penyakit menular dari Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) Iqbal Ridzi Fahdri Elyazar juga mengatakan PPKM Darurat harus diperpanjang.
Berdasarkan data, memang ada tren penurunan terhadap jumlah pengguna transportasi umum dan tempat bekerja.
"Tapi ini belum cukup. Kita butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai momentum itu (ada perubahan pada kasus positif, kematian, dan faskes)," kata Iqbal dalam paparannya di Webinar yang dilakukan Minggu (11/7/2021).
Iqbal menyampaikan, terburu-buru mengakhiri PPKM Darurat dengan asumsi bahwa kasus Covid-19 akan segera turun dan masyarakat sudah banyak yang divaksinasi adalah tindakan berbahaya.
Ada 4 alasan yang mendasarinya, yakni:
