PPKM Darurat

Beberapa Aturan Baru dalam PPKM Darurat yang Diperpanjang Hingga 25 Juli

Ada beberapa aturan baru dalam PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang.

Editor: rival al manaf
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti acara Takbir Akbar Idul Adha 1442 Hijriah yang digelar secara virtual, Senin, (19/7/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ada beberapa aturan baru dalam PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang.

Aturan itu dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Mobilitas Masyarakat, Pembatasan Kegiatan Peribadatan dan Tradisi selama Hari Raya Idul Adha di Masa Pandemi Covid-19.

SE itu berlaku selama periode Idul Adha, yakni mulai Minggu (18/7/2021) sampai Senin (25/7/2021).

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Industri Manufaktur Beri Usulan ke Pemerintah dengan Konsep Berikut Ini

Baca juga: Isi Teks Pidato Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Darurat 25 Juli 2021

Baca juga: Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Darurat Sampai 25 Juli 2021

Dilansir dari Covid19.go.id, SE ini salah satunya mengatur kegiatan bepergian ke luar daerah yang dibatasi hanya untuk pekerja sektor esensial dan kritikal.

Selain itu, mereka yang boleh bepergian ke luar daerah adalah perorangan dengan keperluan mendesak seperti pasien sakit keras, ibu hamil dengan jumlah pendamping maksimal 1 orang, kepentingan bersalin dengan jumlah pendamping maksimal 2 orang, dan pengantar jenazah non-Covid-19 dengan jumlah maksimal 5 orang.

Agar diizinkan bepergian, pelaku perjalanan wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) yang dapat diakses pekerja dari pimpinan di intansi pekerjaan.

Untuk masyarakat, surat itu didapat dari pemerintah daerah setempat.

Dokumen perjalanan antardaerah Adapun ketentuan dokumen untuk perjalanan antardaerah juga diatur dalam SE ini.

Ketentuan yang pertama adalah hasil negatif Covid-19 melalui tes PCR maksimal 2x24 jam untuk moda transportasi udara.

Untuk moda transportasi lain kecuali di wilayah aglomerasi, pelaku perjalanan bisa menggunakan hasil tes negatif Covid-19 melalui tes PCR/Rapid antigen maksimal 2x24 jam.

Pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Bali juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama pun masih berlaku kecuali untuk kendaran logistik dan pelaku perjalanan dengan kategori mendesak.

“Dalam situasi yang belum cukup terkendali ditetapkan bahwa perjalanan oleh anak atau orang dengan usia di bawah 18 tahun dibatasi terlebih dahulu atau diminta untuk tidak melakukan perjalanan lebih dahulu,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

SE juga mengatur operasional tempat wisata.

Penutupan dilakukan pada tempat wisata di seluruh Pulau Jawa dan Bali serta wilayah yang menjalankan PPKM diperketat.

Untuk daerah lainnya yang tidak termasuk dalam cakupan daerah tersebut, tempat wisata dapat tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Okupansi Aston Inn Pandanaran Turun Drastis, Dampak PPKM Darurat dan Penutupan Jalan Semarang

Baca juga: Bulog Salurkan Bantuan Beras 629.220 Kg ke Keluarga Terdampak PPKM Darurat di Blora

Baca juga: PPKM Darurat Bakal Dilonggarkan Secara Bertahap, PKL Bisa Jualan Sampai Pukul 21.00

Pihak kepolisian pun sudah mendirikan pos penyekatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan.

Penyekatan utamanya diprioritaskan di wilayah Lampung, Jawa, dan Bali, tersebar baik di jalur tol non-tol maupun pelabuhan.

“Menjelang Idul Adha ini, kita akan tambah lagi penyekatan. Total penyekatan ada 1.038 pos,” kata Kabag Ops Korlantas Polri Rudy Antariksa. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada Aturan Baru Pembatasan Aktivitas Masyarakat yang Berlaku sampai 25 Juli 2021, Seperti Apa?"

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved