Berita Kabupaten Semarang

PPKM Level 4, Bupati Semarang Izinkan Sektor Informal Buka dengan Kapasitas 25 Persen 

Pemkab Semarang mengizinkan sektor informal seperti rumah makan maupun restoran dan pedagang kali lima (PKL).

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: moh anhar
TribuN Jateng/M Nafiul Haris
Bupati Semarang Ngesti Nugraha saat meninjau vaksinasi di Saloka Theme Parkir, Tuntang, Kabupaten Semarang, Selasa (27/7/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mengizinkan sektor informal seperti rumah makan maupun restoran dan pedagang kali lima (PKL) selama penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 buka dengan kapasitas 25 persen. 

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan kebijakan itu ditempuh supaya ada rasa keadilan bagi pelaku usaha restoran atau rumah makan.

Pasalnya, jika mengacu aturan PPKM Level 4 maksimal rumah makan hanya diijinkan menerima 3 orang makan di tempat. 

Baca juga: Kedua Orang Tuanya Meninggal Karena Covid, Polres Sukoharjo Angkat Gifari Jadi Anak Asuh 

Baca juga: Luar Biasa, Jumlah Pendaftar CPNS di Pemkot Semarang 21 Ribuan, yang Diterima Nanti Cuma 1.241 Orang

Baca juga: Dinilai Pemanfaatan Masih Rendah, DPRD Jateng Panggil Sekda Klarifikasi Serapan Anggaran Covid-19

"Tapi kami tekan untuk penerapan protokol kesehatan betul-betul diterapkan. Ini juga agar ekonomi tetap bangkit, tapi itu hanya berlaku rumah makan diluar lokasi wisata, untuk lingkungan wisata tetap dilarang," terangnya kepada Tribunjateng.com, saat meninjau vaksinasi di Saloka Theme Parkir, Tuntang, Kabupaten Semarang, Selasa (27/7/2021) 

Menurut Ngesti, diijinkannya rumah makan atau restoran buka dengan kapasitas 25 persen itu tertuang dalam Instruksi Bupati (Inbup) Semarang nomor 20 tahun 2021.

Hanya saja, jika restoran dengan kondisi ruangan tertutup hanya diperbolehkan dengan sistem take away. 

Terkait kebijakan yang berbeda dengan ketentuan pemerintah pusat, khususnya memperbolehkan rumah makan buka dengan kapasitas makan di tempat 25 persen dirinya bersedia menerima sanksi. 

"Jika dianggap beda, karena ini urusan hajat hidup orang banyak jika ada sanksi saya siap. Tapi, untuk jam operasional kita mengacu pusat maksimal pukul 20.00 WIB," katanya

Ia menambahkan, untuk pasar tradisional diijinkan buka sampai pukul 15.00 WIB.

Selebihnya mall, swalayan dan sejenisnya masih dilarang beroperasi.

Kemudian, acara hajatan pernikahan berlaku sama ijab qobul agar dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). 

Pihaknya menyatakan, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang juga diminta mendata pemilik warung atau usaha toko kelontong dan PKL serta UMKM masuk dalam program bantuan sosial baik yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

Baca juga: Pemain AC Milan Berjuluk Sang Presiden Terlanjur Jadi Bucin, Cuekin Godaan Liverpool dan Tottenham

Baca juga: BREAKING NEWS: Pria Semarang Tewas Tertindih Truk Muatan Batu, Sempat Minta Tolong, Sopir Pingsan

Baca juga: Pembangunan Jembatan Pegalongan-Mandirancan Banyumas Dilanjutkan, Target Akhir Tahun 2021 Selesai

"Kami juga masih memberlakukan weekend di Rumah Saja setiap Sabtu-Minggu. Ini bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat selama penerapan PPKM Level 4 agar pandemi cepat berakhir. Mohon setiap kebijakan didukung dan dijalankan bersama-sama," ujarnya. (*) 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved