Breaking News:

Berita Pendidikan

Target Rekrutmen 1 Juta Guru Honorer Meleset, Ketua PGRI Jateng: Kepala Daerah Harus Tanggung Jawab

Tahun ini, pemerintah membuka kesempatan untuk 1 juta guru melalui seleksi aparatur sipil negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: moh anhar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tahun ini, pemerintah membuka kesempatan untuk 1 juta guru melalui seleksi aparatur sipil negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Langkah ini sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan guru di Indonesia. Seleksi tersebut juga diprioritaskan bagi guru honorer agar bisa menjadi ASN.

Sayangnya, target 1 juta tersebut meleset karena formasi yang diusulkan pemerintah daerah tidak mencapai angkat itu.

Baca juga: UMKM Didorong Bisa Naik Kelas, GP Ansor Jateng Data Usaha Anggota, Bikin Jejaring Pasar Se-Indonesia

Baca juga: Dinas Perdagangan Semarang: Pedagang Johar yang Belum Dapat Lapak Diikutkan Pengundian Tahap Dua

Baca juga: Dinas Perdagangan Kota Semarang Imbau Pedagang Segera Tempati Lapak di Johar

Karena target belum terpenuhi, pemerintah pun akhirnya merencanakan perekrutan guru honorer menjadi PPPK dilaksanakan tiga gelombang pada tahun ini.

Dari 1.002.616 formasi guru PPPK yang disediakan pemerintah pusat, hanya 506.252 yang diajukan pemerintah daerah.

Dari jumlah 506.252 formasi, hanya 322.665 yang mendapatkan pelamar pada rekrutmen gelombang pertama yang telah diumumkan baru-baru ini.

"Problem tata kelola tenaga kependidikan yakni kita masih kekurangan tenaga guru. Solusinya ya 1 juta guru itu harus terpenuhi. Namun, masih ada kendala komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah," kata Ketua Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah, Muhdi, Kamis (14/10/2021).

Kendala komunikasi yang dimaksud yakni formasi yang disetujui pusat yang mencapai 1 juta lebih itu tidak sesuai dengan yang diajukan daerah.

Muhdi menyebut pemerintah daerah enggan mengusulkan banyak formasi lantaran faktor anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK. Daerah takut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbebani.

Padahal, pemerintah pusat menegaskan bahwa gaji dan tunjangan 1 juta guru PPPK dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk dana alokasi umum (DAU).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved