OPINI Mahendra : Membentuk Korporasi Petani

Bila kelembagaan petani diperkuat, benih dapat dihasilkan sendiri, pengolahan tanah secara mandiri, lalu biaya pengolahan bisa turun 40%. Biaya tanam turun 40% karena kita gunakan mekanisasi. Kemudian mekanisasi dikelola dengan manager andal.

Korporasi petani sebagai model kelembagaan kerja sama ekonomi sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi lahan menjadi satu hamparan, tetapi dengan tetap menjamin kepemilikan lahan masing-masing petani.

Dengan korporasi petani, pengelolaan sumber daya bisa lebih optimal karena dilakukan secara lebih terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan sehingga terbentuk usaha yang lebih efisien, efektif dan memiliki standar mutu tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Korporasi petani untuk memperkuat kelembagaan kelompok petani sekaligus meningkatkan keuntungan petani karena merupakan kesatuan petani yang memiliki produk unggulan sejenis yang nantinya dikumpulkan dalam jumlah besar.

Tujuannya adalah membuat kelompok besar petani agar petani berpikir dengan manajemen modern, memanfaatkan aplikasi android modern, cara pengolahan industri yang modern dan sekaligus memasarkannya ke industriretail atau konsumen dengan cara-cara'online store'.

Korporasi harus mampu menghitung berapa efisiensi biaya dan hasil yang diperoleh, harus mampu membuat jaringan bermitra dengan industri pupuk, produsen benih, alat dan mesin, serta harus melayani kredit KUR.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Petani dilaksanakan melalui tahapan identifikasi potensi dan permasalahan wilayah untuk pembangunan Kawasan Pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), konsolidasi penyusunan rencana kerja dalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta penataan Rantai Pasok komoditas berdasarkan arah pengembangan usaha.

Implementasinya adalah selama masa tanam, petani berkoordinasi dengan koperasi. Hasil panen kemudian diolah dengan menggunakan teknologi yang modern. Nantinya, hasil penjualan akan dibagi dengan para petani dan didistribusikan secara langsung kepada toko retail maupun menggunakan media sosial untuk dipasarkan.

Keuntungannya, petani mendapatkan kepastian penjualan produk pasca panen. Produk unggulan yang sudah dipanen dikumpulkan yang menghimpun banyak petani dan dikirim ke daerah lain yang membutuhkan atau dapat dibeli langsung oleh Perum Bulog atau disimpan di Sistem Resi Gudang (SRG).

Akses Modal dan Akses Pasar

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Petani semakin tertarik dan minat dengan pembiayaan melalui KUR. Terbukti, realisasi serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian pada tahun 2020 mencapai Rp.42,8 triliun. Jangka waktu tertinggi terjadi pada sektor tanaman pangan yang mencapai Rp.12,8 triliun atau 30,08% dengan 575.158 debitur. 

Selain tanaman pangan, serapan KUR tersalurkan untuk perkebunan Rp.13,2 triliun, hortikultura Rp5,3 triliun, peternakan Rp8,2 triliun, jasa pertanian Rp622 miliar, dan kombinasi pertanian Rp2,3 triliun.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, menyatakan bahwa hanya 15% petani yang mengakses kredit di bank. Terdapat banyak permasalahan kredit melalui perbankan yang dirasakan petani, seperti prosedur yang birokratis, tinggi risiko, dan besarnya suku bunga.

Sedangkan jika petani memilih untuk melakukan kredit ke lembaga non bank atau informal tentu akan lebih merugikan karena tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Berbagai kondisi tersebut tentu sangat memberatkan petani dan bisa menjadi permasalahan baru untuk mendapatkan modal.

Upaya peningkatan kesejahteraan petani harus dibarengi dengan perubahan perspektif dari fokus peningkatan produksi menjadi fokus peningkatan nilai tambah produk untuk mampu memenuhi keinginan pasar. Mengkorporasikan petani harus dimaknai sebagai upaya untuk memampukan petani menemukan nilai tambah produk yang dihasilkan sesuai selera dan keinginan konsumen.