Entaskan Kemiskinan, Pemkab Blora Optimalkan Sumber Daya yang Tersedia

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pengentasan kemiskinan merupakan pekerjaan rumah yang dihadapi di semua daerah.

Seperti halnya di Kabupaten Blora.

Berbagai terobosan dan inovasi untuk menurunkan angka kemiskinan digagas Pemerintah kabupaten Blora.

Mulai gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan, Satu Desa Satu Hafidz, Ngopeni Kadang Kekurangan. 

Baca juga: 400 Personel Gabungan Antisipasi Perayaan Malam Tahun Baru di Kabupaten Semarang

Baca juga: Pratama Arhan Tampil Cemerlang di Timnas, Penemu Bakatnya Bangga Prestasi Anak Didik

Selain itu, ada Program Blora Mengaji yang melibatkan 30 pesantren dan 101 Hafidz Alquran, Program beasiswa satu desa dua sarjana dan lain sebagainya.

Dalam gerakan satu perangkat daerah satu desa dampingan ini, setiap perangkat daerah atau kepala tidak diminta untuk sesarengan membantu pemerintahan desa yang telah ditentukan agar bangkit dari keterpurukan dan tidak mendanai kemiskinan di desa-desa tersebut. 

Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blora menyampaikan, program ini merupakan salah satu perwujudan visi-misi bersama Bupati yakni Ngopeni Kadang Kekurangan.

“Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blora, saya berharap agar Gerakan Sesarengan Ngopeni Kadang Kekurangan melalui Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan menuju Desa Unggul dan Berdaya Saing ini sebagai upaya membantu saudara-saudara kita yang masih terpuruk,” ucapnya, Jumat (31/12/2021). 

Dikatakannya, Kepala OPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Blora diajak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan bersama-sama "ngeroyok" 48 desa miskin. 

Melibatkan stakeholder yang ada di desa untuk bersama-sama, gotong royong, membantu mengatasi permasalahan yang ada.

Caranya Dengan melakukan pendampingan desa untuk perbaikan DTKS, menanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayahnya.

“Saya tidak memerintahkan kepada Kepala OPD untuk mendanai kemiskinan di desa. Tetapi saya mengimbau kepada Kepala OPD bersama stafnya untuk sesarengan membantu pemerintahan desa yang telah saya tentukan agar mereka dapat bangkit dari keterpurukan,” tegasnya.

Selain itu, tidak hanya melibatkan OPD teknis, Pemkab juga merangkul kalangan akademisi dari perguruan tinggi untuk ikut pendampingan desa di Kabupaten Blora. 

Menurutnya, saat ini dampak pandemi membuat angka kemiskinan di Kabupaten Blora sedikit meningkat. 

"Sehingga membutuhkan langkah serius untuk mengintervensi kondisi tersebut agar kemiskinan bisa segera terurai dan terentaskan," tandasnya. 

Sementara itu, Kabag Kesra M. Mahbub mengaku, dari 44 OPD sudah mulai mendampingi dalam update data DTKS. 

“Ada beberapa desa miskin yang belum melaksanakan update data DTKS karena pada akhir tahun banyak kegiatan yang segera diselesaikan,” terangnya.

Mahbub mengatakan Tim Ahli pendamping juga sudah mendampingi semua OPD di desa miskin. Bahkan, semua desa sudah melaksanakan inventarisasi potensi desa masing-masing. 

“Mulai minggu depan akan dilaksanakan Desk tentang data DTKS dan hasil inventarisasi potensi dengan dengan desa yang didampingi,” tambahnya.

Menurutnya, gerakan ini adalah sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan pemulihan ekonomi pada lokasi desa dengan tingkat kesejahteraan rendah. 

"Sehingga update data by name, by address penduduk miskin di 48 desa prioritas bisa maksimal. Serta pemetaan potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa," ujarnya. 

Baca juga: Selamat, Sanggar Kartika Laras Tlahab Kidul Juara I Festival Dresanala Purbalingga

Baca juga: Berikut Peta Penutupan Akses Jalan saat Malam Tahun Baru di Kota Tegal 

Berikutnya, data DTKS di 48 desa miskin bisa terintegrasi dengan data Sistem Layanan dan Rujukan Terpada (SLRT) Kabupaten Blora. 

"Serta meningkatnya swadaya dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa," pungkasnya. (*)