Berita Nasional
Mendagri Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kasus tindak pidana korupsi kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mem
Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: m nur huda
lihat foto
Adapun sistem e-katalog ini terbagi dalam tiga kategori, yakni katalog nasional, katalog sektoral, dan katalog lokal. Seluruh katalog tersebut disusun serta dikelola oleh LKPP.
Sementara itu, Bupati Tegal Umi Azizah, juga merasa prihatin dengan fenomena perilaku koruptif pada penyelenggara negara.
Ia menengarai, maraknya kasus korupsi yang banyak menjerat kepala daerah maupun anggota legislatif berpangkal dari proses politik dalam pemilihannya yang berbiaya tinggi.
Meskipun praktik koruptif ini juga bisa dipicu oleh sikap rakus.
Setidaknya ada tiga titik krusial yang seringkali menjadi hulu praktik tindak pidana korupsi, yakni pengadaan barang dan jasa, lelang jabatan, dan pemberian izin.
"Selain perlunya menguatkan integritas diri dengan mengembalikan esensi kepemimpinan kepala daerah sebagaimana yang diamantkan dalam undang-undang, pengawasan berjenjang oleh lembaga pengawas juga sangat diperlukan untuk mencegah dan menutup celah, agar kepala daerah dan pejabat pemerintahan tidak terjerat praktik korupsi," ungkap Umi. (dta)
