Rusia Menarik Diri dari Perundingan Perjanjian Damai Perang Dunia II dengan Jepang

TRIBUNJATENG.COM, TOKYO - Rusia menarik diri dari perundingan perjanjian damai dengan Jepang terkait Perang Dunia II.

Selain itu, Rusia juga membekukan proyek-proyek ekonomi bersama terkait dengan Kepulauan Kuril yang disengketakan pasaca Perang Dunia II, karena sanksi yang dijatuhkan oleh Tokyo atas invasi Rusia ke Ukraina.

Diketahui, hingga saat ini, Rusia dan Jepang masih belum secara resmi mengakhiri permusuhan Perang Dunia II.

Baca juga: Amerika Ingin Keluarkan Rusia dari G20: Indonesia, India, & China Disebut Tidak Mungkin Setuju

Baca juga: Tentara Rusia Luapkan Kemarahan pada Vladimir Putin, Sebut Sang Presiden Pembohong

Baca juga: Komandan Pasukan Rusia Ditangkap Tentara Ukraina saat Sedang Menyamar, Hanya Mengenakan CD

Baca juga: Wartawan TV Jepang Teteskan Air Mata saat Laporkan Latihan Perang Rusia di Perbatasan Ukraina

Keduanya masih bertikaian soal pulau-pulau paling utara Hokkaido Jepang, yang dikenal di Rusia sebagai Kepulauan Kuril dan di Jepang sebagai Wilayah Utara.

Pulau-pulau itu direbut oleh Uni Soviet pada akhir Perang Dunia II.

Jepang telah memberlakukan sanksi terhadap 76 individu, tujuh bank dan 12 badan lainnya di Rusia.

Terbaru pada Jumat (18/3/2022) sanksi termasuk dijatuhkan untuk pejabat pertahanan dan pengekspor senjata milik negara, Rosoboronexport.

“Dalam kondisi saat ini, Rusia tidak bermaksud untuk melanjutkan negosiasi dengan Jepang mengenai perjanjian damai,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada Senin (21/3/2022) dilansir dari CNA.

Pernyataan Rusia itu mengutip “posisi Jepang yang tidak bersahabat secara terbuka dan upaya untuk merusak kepentingan negara kami”.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan dia sangat menentang keputusan Rusia, dan menyebutnya "tidak adil" dan "sama sekali tidak dapat diterima".

"Seluruh situasi ini telah diciptakan oleh invasi Rusia ke Ukraina, dan tanggapan Rusia untuk mendorong hal ini ke dalam hubungan Jepang-Rusia sangat tidak adil dan sama sekali tidak dapat diterima," katanya.

Kishida menambahkan bahwa sikap Jepang dalam mencari perjanjian damai tidak berubah dan memprotes langkah Rusia.

"Jepang harus dengan tegas terus memberikan sanksi kepada Rusia dalam kerja sama dengan seluruh dunia," tambahnya.

Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan Jepang telah mengajukan protes kepada duta besar Rusia di Tokyo.

Jepang pekan lalu juga mengumumkan rencana untuk mencabut status “perdagangan negara yang paling disukai Rusia” dan melarang impor produk tertentu.