Subsidi BBM Dinilai Tidak Tepat Sasaran Karena Diberikan Dalam Bentuk Barang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini dinilai tidak tepat sasaran, lantaran diberikan dalam bentuk barang atau komoditas.

Dengan model pemberian subsidi tersebut, maka semua orang baik yang mampu maupun yang tidak mampu akan mudah untuk mengaksesnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Dr. FX. Sugiyanto, M.Pd mengatakan, dengan penerapan subsidi BBM seperti saat ini, maka subsidi dalam APBN akan terus membengkak.

Apalagi, penyaluran subsidi sejauh ini tidak ada pengaturan yang jelas.

Baca juga: Pertamina Siapkan Aplikasi MyPertamina untuk Segmentasi BBM Konsumen

Baca juga: Kecelakaan Maut Truk BBM Adu Banteng vs Avanza, Keduanya Masuk Jurang, 7 Orang Tewas

Baca juga: Video RD Terdakwa Rudapaksa Anak Tiri Dituntut 16 Tahun Penjara Dan Denda Rp 1 Miliar

"Pemerintah harus tegas dan segera menerapkan pengaturan pembatasan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Kalau pendekatannya cuma sekedar ajakan atau himbauan tidak akan mempan, karena tetap saja masyarakat akan memilih barang yang lebih murah," kata FX. Sugiyanto.

Jika pembatasan BBM subsidi tidak segera dilakukan, lanjutnya, beban APBN akan semakin berat.

Padahal, sejauh ini anggaran untuk subsidi BBM telah mencapai Rp 500 Triliun lebih atau sekitar 18 persen dari total APBN.

"Subsidi BBM di APBN ini sudah sangat berat, bisa jadi nanti batasan defisit 4 % akan terlampaui," ujarnya.

FX Sugiyanto menambahkan, pemerintah bisa mengambil langkah dengan menaikkan harga BBM untuk meringankan beban APBN. Meski akan berpengaruh pada kenaikan inflasi, tapi bisa menjaga APBN tidak jebol.

"Kalau mau mengamankan APBN supaya tidak jebol, ya harus menaikkan harga BBM," tegasnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah, Muhammad Ngainirrichadl mengaku, setuju jika pemberian subsidi harus diberikan kepada orang yang berhak.

Namun demikian, sebelumnya harus dilakukan perbaikan data, serta pengawasan dan evaluasi, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemberian subsidi.

"Selama ini kan sering terjadi, dari data yang ada, orang yang berhak dapat subsidi malah tidak dapat. Tapi sebaliknya, yang tidak berhak malah dapat bantuan. Untuk itu, perlu ada pengawasan dan evaluasi," tukas Richard.

Richard pun setuju dengan pembatasan pembelian Pertalite bagi mobil mewah, sebagai langkah untuk menekan subsidi yang tidak tepat sasaran.

Namun begitu, pihaknya mengingatkan agar ada aturan teknis yang jelas di lapangan, agar tidak menimbulkan persoalan baru di SPBU.