Bagaimana Bawaslu dan KPU Menjaga Demokrasi di Batang ? 

Sehingga kita turun me masyarakay tidak hanya sosialisasi tetapi juga menerima saran.

Bagaimana desa berani kampanyekan meskipun masih ada banyak yang tidak berani, dari situ terbuka mengenai polotik uang.

Kami mendapat masukan bahwa masih banyaknya politik uang tidak hanya dari masyarakat yang disalahkan tetapi juga sasaran sosialisasi ke parpolnya.

Potensi Kerawanan Dari Pengawasan Bawaslu di Kabupaten Batang?  

Potensi kerawanan pasti ada, kami ada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 

Ada beberapa indeks diantaranya pelanggaran administrasi, pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan lainnya 

Kerawanan bisa terjadi dan Bawaslu melakukan pencegahan, jika melihat kasus di Pemilu 2019 ada dugaan pidana pemilu, ketika Kepala Desa turut  membagikan APK dan itu sudah diproses, harapannya kejadian tersebut tidak terjadi di Pemilu 2024.

Kendala KPU di Pemilu 2019? 

Pemilu 2019 itu kota sebutnya pemilu borongan dengan beban kerja yang cukup luar biasa.

Untuk Pemilu 2024, KPU RI telah melakukan antisipasi yaitu dengan pembatasan usia maksimal 50 tahun untjk perekrutan KPPS.

Hal itu lantatan beban kerja yang akan dihadapi dimana membutuhkan stamina yang kuat, kita juga membutuhkan backup dari petugas kesehatan.

Untuk fasilitas di Kabupaten Batang sendiri sebenarnya tidak banyak gudang pengelolaan, dan kita sudah koordinasikan dengan Pemkab antisipasi jika membutuhkan gedung yanh akan digunakan untuk logistik.

Sedangkan untuk pemilih pemula ada 20 ribua, kami sudah dikoordinasikan dengan Disdukcalil yang telah melakukan. perekaman KTP dengan jemput bola ke sekola 

Bagaimana Bawaslu  menjaga netralitas ASN? 

ASN bagian dari masyarakat punya hak pilih namun ada aturan netral.

Ada cerita menarik dari Pemilu 2019 yang mana sepasang suami istri melakukan pelanggaran.

Lantaran suami yang seorang ASN mengantarkan istrinya saat itu Caleg ke lokasi kampanye menggunakan kendaraan plat merah yang merupkan fasilitas negara yang kami anggap itu temuan pelanggaran.

Setelah dikaji akhirnya diproses dan ada sanksi, dan kami harap kasus seperti itu tidak terjadi lagi di Pemilu 2024.

Kita juga sudah  koordinasi dan sosialisasi dengan ASN mengenai netralitas, larangan terlibat kampanye.

Anggaran yang dibutuhkan KPU untuk Pemilu 2024? 

Untuk anggaran pemilu sendiri dari KPU RI menggunakan APBN, sementara untuk Pilkada menggunakan anggaran APBD Kabupaten.

Ada dua kegiatan pemilu dan pilkada serentak di 2024 nanti, akan ada sharing anggaran dari provinsi dan kabupaten.

Ciri khas Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan Pemilu

Ciri khasnya Kabupaten Batang sendiri yaitu, Guyub Rukun 

Karena koordinasi semua cukup bagus dengan pihak terkait, Pemda, Kepolisian Parpol, Bawaslu 

Yang terpenting koordinasi komunikasi dan patuh regulasi.

Upaya yang dilakukan Bawaslu melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu ? 

Saat kita tidak melakukan tahapan pemilu di situlah kita bergerak melakukan pelibatan dengan perbanyak pemantau pemilu, membentuk kader pengawas partisipatif ke semua elemen, membentuk desa pengawasan dan desa anti politik uang.

Kemudian tadi ke pemilih pemula yaitu Pendidikan politik Bawaslu mengajar, serta perbanyak Mou yang saat ini sudah ada 21 lembaga organisasi.

Itu semua bertujuan agar Pemilu bersih dan bermartabat.

Pesan untuk masyarakat yang akan menjadi pemilih? 
 

Ketua KPU, Nur Tofan : Pemilu tidak hanya tanggungjawab penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu tetapi juga seleuruh elemen masyarakat.

Mulai dari terlibat menjadi pemilih, ikut andil menjadi bagian penyelenggara pemilu silahkan daftar PPK, PPS, atau KPPS ikutitahapan rekrutmennya mulai Oktober dan untuk KPOS di akhir tahun 2023.

Ketua Bawaslu, Mahbrur : Bawaslu membuka keoada measyarakat untuk ikut andil dalam memantau pelaksanaan pemilu bisa daftar langsung ke kantor Bawaslu atau melalui pesan di akun sosial media milik Bawaslu.

Pengawasan pemilu tidak hanya Bawaslu, bersih bermartabat bersama rakyat, bersama bawaslu awasi pemilu. (*)