Ini Tiga Sektor Prioritas APBD Perubahan 2022 di Kudus, Hartopo: Dialokasikan Hingga Rp 80 Miliar

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran Rp 70 miliar hingga Rp 80 miliar dalam Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Jumlah tersebut disampaikan Bupati Kudus, HM Hartopo ketika menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus Masa Sidang Pertama dalam rangka Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, Kamis (1/9/2022). 

Hartopo mengatakan, anggaran di APBD perubahan difokuskan pada tiga sektor.

Baca juga: Ratusan Pelajar di Kudus Terima Beasiswa PIP, Masan: Bentuk Kepedulian Terhadap Pendidikan

Baca juga: Sejumlah SPBU di Kudus Dipadati Kendaraan Jelang Rencana Kenaikan BBM Subsidi

Utamanya di bidang infrastruktur, selebihnya bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut dia, pihaknya juga berupaya meningkatan target pendapatan daerah menjadi Rp 2,018 triliun, melalui pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan (PPB) yang mengalami kenaikan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Perubahan ini kami prioritaskan pada sektor infrastruktur yang paling utama."

"Total anggaran yang digelontorkan di perubahan sekira Rp 80 miliar."

"Infrastruktur belum tersentuh selama pandemi Covid-19 dan ini yang akan kami kejar," terangnya kepada Tribunjateng.com, Kamis (1/9/2022). 

Dia mengatakan, nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sudah disampaikan kepada DPRD.

Menurutnya, Ranperda ini disusun berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Perbup Kudus Nomor 35 Tahun 2022.

Serta berdasarkan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan PPAS Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Hartopo mengatakan, Ranperda Perubahan APBD ini di antaranya digunakan untuk menampung belanja daerah yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi.

Lalu dana alokasi khusus non fisik, DAK, BOS reguler sekolah swasta, perubahan belanja tambahan penghasilan, perubahan belanja yang bersumber dari DBHCHT.

Serta perubahan belanja tidak terduga untuk penanganan kedaruratan.

Baca juga: Kampanye Perangi Rokok Ilegal, PWI Kudus Gelar Lomba Desain Poster Gempur Rokok Ilegal

Baca juga: Seleksi Perangkat Desa di Kudus Harus Trasnparan, Jangan Sampai Berujung di Pengadilan Tipikor

Selain pendapatan daerah yang ditarget meningkat, lanjut Hartopo, belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer direncanakan juga meningkat menjadi Rp 2,55 triliun.

Sementara itu, pembiayaan netto pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp 539,8 miliar.

"Kami juga berupaya memacu serapan anggaran di tiap OPD."

"Saat ini, penyerapan lebih dari 50 persen, kami dorong terus, jangan sampai mubadzir," katanya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Mas'an menyampaikan, kebijakan umum perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disepakati antara Pemkab dan DPRD pada 11 Agustus 2022. 

Kata dia, setelah nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 disampaikan, selanjutnya dilakukan rapat fraksi, dan penyampaian pandangan umum fraksi kepada Bupati.

"Kami berharap, pembahasan Ranperda ini berjalan lancar, sesuai waktu yang ditentukan," harapnya. (*)

Baca juga: Sembilan Pelajar Diciduk Satpol PP Karanganyar, Jam Sekolah Malah Nongkrong di Warung

Baca juga: 10.970 Vaksin Covid-19 Sudah Kedaluwarsa, Dinkes Blora: Kami Serahkan ke Provinsi

Baca juga: Keberadaan Iwan Pegawai Bapenda Kota Semarang Masih Misterius, Sudah Sepekan Menghilang

Baca juga: Klarifikasi Iteung Istri Jemput Paksa Suami Saat Bermain Sepakbola di Hanum Cilacap Hingga Viral