Berita Purbalingga
Suharso Monoarfa Dicabut Jadi Ketum PPP, Ini Tanggapan Ketua DPC Purbalingga Menjelang Pemilu 2024
Diberhentikannya Suharso Monoarfa dari posisi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direspon pula dari para simpatisan di daerah.
Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: Catur waskito Edy
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA -Diberhentikannya Suharso Monoarfa dari posisi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direspon pula dari para simpatisan di daerah.
Ketua DPC PPP Kabupaten Purbalingga, Mohamad Safii Abror mengatakan kapasitasnya saat ini adalah menjaga kondusifnya para simpatisan di daerah.
"Kita menjaga agar tetap kondusif dan tenang.
Di Purbalingga tetap kondusif, segala keputusan diserahkan ke tingkat pusat.
Supaya setiap menjelang pemilu jangan ada gonjang ganjing," ujarnya saat dihubungi Tribunbanyumas.com, Rabu (7/9/2022).
Ia mengatakan memang menyangkan dengan pernyataan kontroversial Suharso Monoarfa soal amplop kyai tersebut.
"Apalagi Indonesia itu daerah ketimuran yang hormat kyai dan ulama, soal amplop itu sudah sewajarnya," terangnya.
Karena pusat sudah memutuskan menonaktifkan maka, DPC di daerah akan menghormati dan mengikuti keputusan tersebut.
Pihaknya akan lebih berkonsentrasi menjelang pemilu 2024.
"Saat ini sudah membentuk Lembaga Pemenangan yang mau silaturahmi dengan tokoh kyai dan ulama," ungkapnya.
Sementara itu salah satu peserta diskusi Antropologi Santri-Kiai di Banyumas dari Forum Santri Banyumas, Farhun mengatakan pemberhentian Suharso Monoarfa adalah bentuk mendengarkan arus bawah.
"Itu berarti pusat mendengarkan arus bawah.
Kalau soal mekanisme dikembalikan pada partai," katanya.
Menurutnya keputusan pemberhentian Suharso Monoarfa dampak dari pernyataannya sendiri.
Ia dianggap tidak memahami seluk beluk hubungan dengan kyai.
"Saya yakin di tingkat pusat mereka ingin menyelamatkan partai.
Kalau penunjukan Plt juga saya akan ikut mekanisme partai.
Seperti yang sempat diberitakan pemberhentian Suharso merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.
Dalam Mukernas itu juga memilih dan menetapkan H. Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP dengan sisa masa bakti 2020-2025.
Pimpinan majelis berkesimpulan telah terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa secara pribadi dengan simpatisan PPP.
Suharso sempat menjadi sorotan karena menyampaikan kerap diminta memberi amplop berisi uang untuk para kiai.
Kejadian itu dialaminya ketika melakukan kunjungan ke berbagai pesantren.
Pernyataan Suharso disampaikan saat mengikuti Pembekalan Antikorupsi Partai Politik di gedung ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, 15 Agustus 2022. (jti)
Baca juga: Pemprov Jawa Tengah Mendapatkan 3 Penghargaan Dari BKN
Baca juga: Chord Kunci Gitar Start Over Gaho OST Itaewon Class
Baca juga: Begini Tanggapan Ganjar Pranowo Terkait Safari Politik Puan Maharani
Baca juga: Pelanggaran Pencantuman Nama dan NIK dalam Proses Pendaftaran Parpol di Jateng Meningkat 46 Persen
