Dua Kelompok Massa Nyaris Bentrok Saat Unjuk Rasa di Pekalongan

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Sejumlah Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Pekalongan menggelar unjuk rasa di depan pintu gerbang gedung kantor bupati setempat, Kamis (22/9/2022).

Tujuan dari aksi tersebut terkait transparansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan massa yang tergabung dalam LSM dan ormas di antaranya, Forum Pekalongan Bangkit (FPB), Probojoyo, Forlindo Jaya, Forum Jateng Bersatu (FJB), Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK), Gerakan Nasional Pelita Bangsa (GNPB). Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI ), dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI ) datang ke pintu gerbang kantor Bupati Pekalongan.

Massa menggelar orasi di depan gerbang kantor bupati.

Anggota TNI, Brimob, Polres Pekalongan, dan Satpol PP menjaga ketat jalannya aksi tersebut.

Massa akhirnya ditemui Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar didampingi beberapa kepala OPD dan Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria.

"Kami ingin mengetahui keseriusan Pemkab Pekalongan dalam penanganan kasus dan permasalahan di Kabupaten Pekalongan," kata Eki, Sekjen Forum Pekalongan Bangkit saat orasi.

Baca juga: DPW FSPMI KSPI Jawa Tengah Bersama Partai Buruh Exco Jateng Demo di Kantor Gubernur

Kemudian, menangani bangunan ilegal di atas tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang terletak di Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan luas sekitar 4.170 meter persegi.

"Saat ormas FPB beraudensi dengan DPRD membahas permasalahan tersebut, hasil keputusannya bangunan tersebut harus dibongkar."

"Namun ternyata, hingga sekarang bangunan ini masih ada sehingga kami sebagai Ormas dan LSM berhak untuk mempertanyakannya,'' imbuhnya.

Selain itu, dalam press release yang disebarkan kepada awak media, masih banyak permasalahan di Kota Santri yang belum terselesaikan, seperti penyelesaian mangkraknya proyek tribun timur Stadion Widya Manggala Krida (SWMK) Kedungwuni.

Kemudian dugaan adanya praktek jual beli kios, lapak, dan loss di Pasar Kedungwuni yang mengakibatkan kerugian warga Kabupaten Pekalongan maupun luar.

Lalu, belum difungsikannya Pasar Wiradesa, carut marutnya program pengobatan gratis menggunakan E KTP yang terkesan PHP dan birokrasi yang berbelit-belit, dan sejumlah permasalahan lainnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar yang menemui peserta aksi di mobil orasi menyampaikan Bupati tidak bisa menemui mereka, karena ada undangan di Polda Jateng.

"Ibu Bupati Pekalongan kebetulan masih ada kegiatan di luar kota, tepatnya di Mapolda Jateng. Sedangkan Wakil Bupati juga sama masih ada kegiatan lain ke luar kota,'' kata Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar.