Berita Blora

Duh, Penyaluran Bantuan Warga Miskin di Blora Masih Gunakan Data 2011

Dinsos Kabupaten Blora selaku leading sector penyaluran bantuan untuk warga miskin masih mengacu kepada data kemiskinan 2011.

Penulis: ahmad mustakim | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/AHMAD MUSTAKIM
Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum. 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum mengungkapkan, penyaluran bantuan untuk keluarga miskin di Kabupaten Blora masih memakai data 2011.

Dikatakannya, Dinsos Kabupaten Blora selaku leading sector penyaluran bantuan untuk warga miskin juga masih mengacu kepada data kemiskinan 2011.

“Ada (masih dipakai) data 2011 sampai sekarang,” ucapnya kepada Tribunjateng.com, Kamis (29/9/2022). 

Baca juga: Peduli Generasi Muda, Polisi Gelar Penyuluhan Narkoba di SMKN 1 Blora

Baca juga: Atasi Kemiskinan, Dinsos Blora Gelar Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan

Menurutnya, penyaluran bantuan untuk keluarga miskin di Kabupaten Blora kerap tidak tepat sasaran.

“Dikarenakan data (warga miskin) yang belum valid,” ujar Dasum. 

Karena kondisi itulah kerap menjadi pemicu konflik di masyarakat.

“Kadang ada masyarakat yang tidak berhak, tapi malah dapat (bantuan)."

"Ini kan kurang pas,” ungkap Dasum. 

Kekeliruan data tersebut dikatakannya sudah terjadi sejak lama. 

Hal itupun juga sudah menjadi perhatian serius di kalangan DPRD Kabupaten Blora.

Berkali-kali pihaknya mengkritisi terkait tidak validnya data warga miskin. 

Baca juga: Kasus Pasutri Oknum Polisi, Kapolres Blora : Pecat atau Tidak Tunggu Putusan Sidang Kode Etik

Baca juga: 4 Terpidana Kasus Pemalsuan SK Terkait Perades Dieksekusi dan Dibawa Ke Rutan II B Blora

"Jika menilik data BPS per 2021, jumlah warga miskin di Blora ada sekira 107 ribu jiwa," terangnya. 

Dari (data warga miskin) yang sudah ada, banyak bantuan tidak tepat sasaran. 

Permasalahan kriteria warga miskin tersebut diawali dari indikator atau variabel kriteria miskin yang terlalu rumit.

“Ada yang rumahnya besar itu malah dapat (bantuan) dan masuk kategori miskin itu kan kurang pas juga,” bebernya.

DPRD Kabupaten Blora mendorong Pemkab Blora benar-benar melakukan validasi data. 

Kemudian juga mengubah indikator atau variabel kriteria warga miskin.

“Biar tepat sasaran,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Fosil Gajah Purba Kembali Ditemukan, Kondisinya Sudah Rapuh, Disimpan di Museum Patiayam Kudus

Baca juga: HIMKI Pertanyakan Perhatian Pemerintah, Ekspor Mebel Jepara Terus Menurun

Baca juga: Sepeda Listrik di Semarang Bisa Kurangi Emisi Gas Karbon, Ini Penjelasan Iswar

Baca juga: Pelaku UMKM di Karanganyar Didorong Miliki NIB, Seberapa Pentingkah?

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved