Mantap, Pemkab Batang Raih Penghargaan JDIH Awars 2022 Kemenkumham 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH ) Sekretaris DPRD Kabupaten Batang berhasil menjadi yang terbaik tingkat nasional kategori Sekretaris DPRD atau Ekaacalapati  dengan torehan skore 94. 

Atas prestasi itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Loely  memberi penghargaan JDIH Award tahun 2022. 

Tidak hanya Sekretaris DPRD, Bagian Hukum Setda Batang kembali memperoleh pengelolaan JDIH terbaik nasional ketiga kalinya di peringkat empat kategori pemerintah daerah kabupaten.

Penyerahan penghargaan JDIH Award 2022 berlangsung di Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki mengatakan tahun ini Kabupaten Batang mampu meraih JDIH Award di dua Organisasi Perangat Daerah (OPD) yang menempati posisi terbaik nasional.

"Alhamdulillah atas pencapaian ini, yang  pertama untuk Sekretariat DPRD dan terbaik keempat untuk Bagian Hukum Setda Batang yang sudah tiga kali meraih penghargaan terbaik nasional ," tutur Lani Dwi Rejeki saat ditemui di kantornya, Rabu (19/10/2022).

Atas prestasi itu, Pj Bupati mengapresiasi kinerja jajaran birokaratnya yang telah berhasil meraih prestasi yang cukup membanggakan bagi Kabupaten Batang.

“Prestasi JDIH Award harus kita pertahankan dan terus edukasi masyarakat terkait hukum dan permudah masyarakat mengakses informasi produk hukum,” ujarnya. 

Ia berharap penghargaan ini ke depan bisa semakin lebih baik dan terus muncul inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan dan mengikuti perkembangan informasi teknologi. 

“Perkembangan Informasi Teknologi (IT) itu terus mengalami kemajuan, maka kita harus terus berinovasi di era digital oleh karena itu, layani masyarakat berkaitan informasi dan dokumen bidang hukum dengan mudah, cepat, dan akurat," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Batang, Bambang SS, menyatakan keunggulan website JDIH sangat mudah diakses oleh masyarakat luas. 

Tidak hanya itu, kegiatan yang ada di DPRD juga terdokumentasi rapi dan baik. 

Lalu, memiliki sarana prasaran perpustakaan  DPRD, meskipun belum begitu bagus tapi dinilai bagus oleh tim juri. 

“Menurut penilaian dari pusat, pengelolaan JDIH DPRD Batang itu sudah layak menjadi yang terbaik. Seperti produk hukum maupun risalah-risalah keputusan DPRD,” ungkapnya. 

Atas prestasi yang diraih sejak digulirnya penyelenggaraan JDIH hingga sekarang Sekretaris DPRD selalu meraih prestasi. 

Kepala Bagian Hukum Seta Batang, Siti Ghoniah menambahkan ada beberapa poin penilaian seperti terkait sarpras dan SDM, organisasi, koleksi, inovasi, teknis pengelolaan,  dan pemanfaatan TIK. 

"Salah satu yang menjadi poin plus dari Kabupaten Batang yakni adanya beberapa program inovatif. Seperti mengajak  pihak desa dan mahasiswa serta masyarakat luas agar lebih melek produk hukum," katanya.

Ada juga beberapa program yang dilaksanakan seperti inovasi tampilan dan website agar mampu mengintegrasi website produk hukum desa ke website JDIH Kabupaten Batang.

"JDIH Pemkab Batang juga memuat produk hukum dari semua desa yang ada di Batang," ungkapnya.

Lalu, ada program penulisan bidang hukum untuk mahasiswa dan masyarakat umum di Jawa Tengah sebagai upaya sosialisasi produk hukum dan mengenalkan JDIH Kab. Batang kepada masyarakat luas hingga warga binaan di Lapas Batang.

Menurutnya, raihan penghargaan otu karena beberapa inovasi dan berbagai upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan Jdih Kab. Batang  kepada OPD dan masyarakat.

"Kami berusaha agar produk hukum di Kabupaten Batang dapat dikenal masyarakat luas. Seperti dengan E-book hukum yang ternyata dapat sambutan positif dari akademisi, khususnya mahasiswa, karena bisa menambah referensi mereka terkait bidang hukum," pungkasnya.(din)

Baca juga: Chord Gitar Sheila On 7 Hingga Ujung Waktu Dari C

Baca juga: 5 Potret Memes Prameswari, Juara Favorit Gadis Sampul 2012 Dikabarkan Menikah dengan Sule

Baca juga: Tulis Buku Pembinaan Badminton Berbasis Sport Science, Basri Ingin Bukunya Jadi Silabus oleh Pelatih

Baca juga: Ini Penjelasan Kepala BKD Batang Soal Nasib Tenaga Honorer