Berita Blora
Serbu Ibu Kota, Persatuan Perangkat Desa di Blora Usulkan Penguatan Status
Sebanyak 600-an gabungan perangkat desa di Kabupaten Blora bertolak ke Jakarta kemarin, Selasa (24/1/2023).
Penulis: ahmad mustakim | Editor: rival al manaf
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Sebanyak 600-an gabungan perangkat desa di Kabupaten Blora bertolak ke Jakarta kemarin, Selasa (24/1/2023).
Mereka akan mengikuti silaturahim nasional (Silatnas) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se Indonesia di GBK Senayan.
Silatnas itu bertujuan untuk mengusulkan penguatan status tetap perangkat desa.
Salah seorang koordinator PPDI Kecamatan Ngawen, Dirin mengungkapkan, penguatan status yang dimaksudkan adalah dengan memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat kepada setiap setiap perangkat desa di seluruh Indonesia.
Baca juga: Pembangunan Jembatan Apung Demak-Kudus Sudah 90 Persen, Siap Gantikan Perahu Rakit
Baca juga: Rakor Persiapan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022
Baca juga: Minta Dua Kali Diberi Sekali Jadi Alasan NT Bunuh Gadis MiChat Berusia 15 Tahun di Sukoharjo
“Kami menuju Jakarta bukan berdemo, tetapi kami mau menyampaikan dan mengusulkan aspirasi bersama2 PPDI se- Indonesia terkait Prolegnas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa,” terangnya kepada tribunmuria.com.
Dirin bersama perwakilan perangkat desa dari setiap desa yang ada di Blora ini berangkat bersama dengan rombongan bus.
Mereka berangkat dari Blok T Blora sekira pukul 16.00 Selasa kemarin (24/1/2023).
Selain mengusulkan penguatan status tetap perangkat desa, Dirin mengaku juga akan menyampaikan beberapa aspirasi lainnya.
“Kami juga akan memperjuangkan siltap (Penghasilan tetap untuk perangkat desa, Red) dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan, lalu gaji siltap ke 13,” jelasnya.
Dirinya mengungkapkan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan saat ini masih kurang.
Sebab belum mencakup empat program pada BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami juga meminta kelengkapan dari jaminan ketenagakerjaan. Yaitu penambahan jaminan hari tua dan jaminan pensiun,” imbuhnya.
Selain itu, mereka juga akan mengusulkan mengenai perangkat desa tetap dapat menerima tambahan tunjangan penghasilan.
Yakni dari hasil pengelolaan tanah bengkok untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. (kim)
| Patroli di Daerah Perbatasan pada Hari Terakhir Coklit, Ini yang Dilakukan Bawaslu Blora |
|
|---|
| Kronologi Sepasang Maling Kotak Amal Beraksi di Masjid Blora, Diringkus Polisi Indekos di Rembang |
|
|---|
| Kongres Sampah 2023 di Blora Hasilkan 7 Rekomendasi, Ini Daftar Rincinya |
|
|---|
| Cegah Meluasnya Wabah PMK, Petugas Gabungan Lakukan Vaksinasi Sapi di Kecamatan Bogorejo Blora |
|
|---|
| Musrenbang RKPD 2024 : Pembangunan Infrastruktur Masih Jadi Prioritas di Blora |
|
|---|
